Berita

Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo/Net

Politik

Kata Gubenur Lemhannas TNI Milik Presiden, Lantas Enggak Boleh Bela Rakyat yang Tertindas?

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 14:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Gubernur Lemhanas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang menyebut jika narasi TNI bersama rakyat adalah keliru, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Karena dengan pernyataan itu, Agus Widjojo juga menyatakan bahwa sesungguhnya TNI adalah milik Presiden. Sehingga yang disampaikan Agus menyisakan pertanyaan terkait asal muasal TNI, yang sebenarnya publik mengetahuinya berasal dari rakyat.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telpon, Jumat (15/10).


"Itu (pernyataan Agus Widjojo) yang jadi pertanyaan kita semua. TNI kan lahir dari rakyat," ujar Ujang.

Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, TNI memang alat negara yang bisa dikendalikan oleh Kepala Negara dalam setiap melancarkan tugas kenegaraannya.

"TNI alat negara, usernya memang presiden. Presiden yang pegang kendali. Namun persoalannya apakah TNI tak boleh membela rakyat yang tertindas?" tutur Ujang penuh heran.

Atas dasar itu, Ujang menyebut TNI yang notabene berasal dari rakyat dan dipegang presiden bukan berarti narasi TNI bersama rakyat itu keliru.

"Meskipun setelah lahir dari rakyat, lalu tumbuh, dewasa, dan besar dipegang oleh presiden," tukasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya