Berita

Sekjen PBB Antonio Guterres meminta untuk menunda pertemuan virtual dengan para pejabat tinggi negara-negara anggota ASEAN pada menit terakhir/Net

Dunia

Ogah Satu Forum dengan Junta Militer Myanmar, Sekjen PBB Tunda Hadir di Pertemuan ASEAN

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 12:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Sekjen PBB Antonio Guterres meminta untuk menunda pertemuan virtual dengan para pejabat tinggi negara-negara anggota ASEAN pada menit terakhir. Langkah ini diambil untuk menghindari sinyal pengakuan terhadap pemerintah militer Myanmar dengan berada di ruang online yang sama dengan utusan militer dari negara tersebut.

Pertemuan virtual itu seharusnya mempertemukan Guterres dengan para menteri luar negeri dari 10 anggota ASEAN. Termasuk di antara mereka adalah Menteri Luar Negeri yang ditunjuk oleh Junta Militer Myanmar Wunna Maung Lwin.

Myanmar jatuh ke dalam polemik setelah junta militer mengambil alih kekuasaan dengan kudeta pada awal Februari lalu.


Namun Guterres enggan terjebak dalam sinyal pengakuan pemerintahan junta militer Myanmar dengan hadir di forum yang sama. Dia pun meminta ASEAN untuk menunda pertemuan sampai waktu yang dapat diadakan dalam format yang disepakati bersama, mengingat masalah internasional dan regional yang mendesak yang sedang berlangsung.

Hal itu terungkap ddalam catatan tertanggal 8 Oktober dari ketua ASEAN Brunei, yang dilihat oleh kantor berita Reuters.

Sementara itu, para diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Guterres tidak ingin mendahului keputusan negara-negara anggota PBB tentang siapa yang akan duduk di kursi Myanmar di badan dunia, mengingat polemik masih berkecamuk di Myanmar.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya