JMSI dan 12 Pengurus Daerah se-Indonesia Sudah Terverifikasi Faktual Dewan Pers

Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan 12 Pengurus daerah se Indonesia telah berhasil diverifikasi oleh Dewan pers.

Pengda JMSI Bengkulu, adalah yang terakhir diverifikasi faktual oleh Dewan Pers, Selasa (12/10).

Verifikasi faktual dilakukan oleh anggota Dewan Pers Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers Ahmad Djauhar, didampingi staf adminstrasi Dewan Pers Haris Munandar dan Hayati.

Di Bengkulu Dewan Pers melakukan verifkasi terhadap 21 perusahan pers. Hasil verifikasi masing-masing berstatus 2 media terverifikasi faktual, 1 media terverifikasi adminstrasi dan 17 media berbadan hukum PT.

Setelah diverifikasi, seluruhnya memenuhi unsur yang disyaratkan oleh Dewan Pers dan sudah mendaftar ke Dewan Pers.

Ketua JMSI Bengkulu, Riki Susanto didampingi Sekretaris Doni Supardi dan sejumlah pengurus JMSI Bengkulu menerima kedatangan Dewan Pers yang lebih dahulu melakukan verifikasi perusahan pers media di Bengkulu.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Dewan Pers, karena verifikasi faktual sempat tertunda beberapa kali akibat pandemi melanda negeri ini,” ungkap Riki Susanto didampingi Doni dan pengurus lainnya, seperti dikutip dari.

“Saya bangga karena telah menjadi bagian JMSI untuk memberi sumbangsih sebagai daerah yang dilakukan verfak oleh Dewan Pers. Dan sebagai daerah pamungkas dari 12 Pengda yang di verfak,” sambung Riki

Sementara itu, Sekretaris Jenderal JMSI Pusat, Mahmud Marhaba mengatakan pihaknya telah melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verfak di sejumlah daerah. Pengawalan dilakukan saat proses Verfak di Bengkulu.

Mahmud  Marhaba mengatakan bahwa Pengda JMSI Bengkulu merupakan daerah terakhir yang dilakukan verfak oleh Dewan Pers.

“Ini merupakan daerah terakhir yang dilakukan verfak oleh Dewan Pers di tanah air,” ungkap Mahmud usai pelaksanaan verfak JMSI Bengkulu.

Mahmud menambahkan, usai verfak JMSI di Bengkulu, Pengurus Pusat JMSI akan melakukan koordinasi terkait langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Dewan Pers.

“Kami akan menunggu hasil evaluasi verfak Dewan Pers dan juga menunggu pleno Dewan Pers,” demikian kata Mahmud.