Berita

Prabowo Subianto jadi Capres jagoan publik jika tidak melihat rekam jejak/Net

Politik

Prabowo Subianto Capres Jagoan Publik Jika Tidak Bahas Rekam Jejak Masa Lalu

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 19:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi jagoan publik untuk menjadi calon presiden 2024. Setidaknya, ketika nama-nama potensial yang diajukan tidak membahas soal rekam jejak dan pengalaman masa lalu.

"Prabowo Subianto disebut menduduki posisi teratas sebagai kandidat capres 2024 dengan 10,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Lab Suara Indonesia Albertus Dino dalam keterangannya, Selasa (12/10).
 
Posisi Prabowo, kata Albertus, berada di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih 9,2 persen responden dan disusul Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan tingkat keterpilihan 8,9 persen.


”Berikutnya (mantan Panglima TNI) Gatot Nurmantyo 7,3 persen, (Ketua DPR RI) Puan Maharani 6,7 persen, (mantan Menteri KP) Susi Pudjiastuti  6,1 persen dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 5,1 persen," katanya.

Selanjutnya ada Kepala KSP Moeldoko 4,7 persen, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti 4,1 persen, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 3,1 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 2,3 persen.

Di bawah nama-nama itu ada Menteri Parekraf Sandiaga Uno 2,2 persen, Gubernur Ridwan Kamil 2,1 persen, Menteri Sosial Tri Rismaharini 1,9 persen dan Menteri BUMN Erick Thohir 1,1 persen

"Sejumlah tokoh lain yang dipilih secara spontan oleh responden sebanyak 4,1 persen dan yang tidak memilih atau menjawab sebanyak 20,9 persen," pungkasnya.

Survei dilakukan pada periode 24 September sampai 8 Oktober 2021 dengan melibatkan 2.178 responden.

Metode yang dipakai adalah multistage random sampling dengan toleransi kesalahan 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya