Analis sosial politik UNJ, Ubedilah Badrun/Net
Tim seleksi untuk memilih komisioner Komisi Pemilihan Untuk (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dianggap berpotensi conflict of interest.
Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Joko Widodo sesungguhnya punya otoritas melakukan apapun asal sesuai konstitusi, perundang-undangan yang berlaku dan etika publik.
"Sayangnya Jokowi beberapa kali berseberangan atau bertentangan dengan etika publik, bertentangan dengan hal-hal etis kepublikan," ujar Ubedilah kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).
Salah satu hal yang bertentangan dengan etika publik yang dilakukan Jokowi adalah, soal penentuan 11 nama tim seleksi KPU dan Bawaslu.
Karena menurut Ubedilah, ada etika publik bahwa tim seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu mestinya menempatkan sedikit mungkin menghindari peluang konflik kepentingan.
Sebab, akan menseleksi calon komisioner sebuah institusi penyelenggara Pemilu yang akan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih para pemimpin dan anggota parlemen negeri ini.
"
Conflict of interest itu sangat mungkin terjadi jika tim seleksi pernah menjadi bagian penting dari tim sukses kontestan Pemilu sebelumnya yang kini sedang berkuasa bahkan menjadi pejabat Istana atau lainya," kata Ubedilah.
"Misalnya ada yang saat ini masih menjabat Deputi IV KSP, juga merupakan mantan Wakil Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Maruf Amin. Selain itu ada juga Dirjen, komisaris dan bahkan Wakil Menteri pada episode kekuasaan saat ini," sambung Ubedilah.
Langkah Jokowi tersebut kata Ubedilah, secara hukum dibolehkan. Akan tetapi, secara etis bertentangan dengan etika publik dan prinsip
good governance, yaitu profesionalitas.
"Sebab sesungguhnya banyak yang lain yang memiliki pengalaman kepemiluan tetapi saat ini tidak sedang dalam posisi menjadi pejabat yang memungkinkan ia bekerja sangat profesional," pungkas Ubedilah.
