Fuad Bawazier Minta Pemerintah Batalkan Proyek Infrastruktur yang Rugikan Negara

Proyek kereta api cepat Jakarta- Bandung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebabnya, Pemerintahan Joko Widodo berubah haluan karena membuka peluang gunakan dana APBN untuk membiayai proyek tersebut.

Padahal pada tahun 2015 lalu, Jokowi menyampaikan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menyentuh uang negara sama sekali.

Ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali proyek kereta tersebut. Argumentasi Fuad, dirinya jauh-jauh hari telah menghitung bahwa proyek tersebut tidak menguntungkan negara sama sekali.

Bahkan Fuad mengaku khawatir proyek tersebut justru menumpuk utang.

Menurutnya, pemerintah tidak perlu memaksakan diri dengan membangun proyek yang akan berdampak pada kerugian negara dan melakukan audit secara menyeluruh.

Fuad menduga pihak yang keukeuh proyek itu direalisasikan sudah menerima komisi di depan. Maka dia meminta proyek tersebut diaudit secara menyeluruh.  

"Perlu dilakukan audit khusus terhadap proyek KA Cepat Jakarta-Bandung ini. Bisa jadi akan terdeteksi siapa pelaku korupsinya,” ucap Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).

“Saya kira proyek-proyek infrastruktur yang merugikan negara dan berpotensi menjadi mubazir serta membangkrutkan keuangan negara harus di batalkan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan proyek yang membuat negara rugi. Contohnya KA ke Bandara Soetta yang sepi penumpang dan rugi atau LRT di Palembang yang juga rugi.

Bahkan informasi yang dia himpun, dua proyek itu telah membebani APBN atau APBD.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk betul-betul melakukan pembangunan berbasis studi yang serius. Dengan demikian, negara tidak akan mengalami kebangkrutan di belakang hari.

"Sama halnya dengan bandara Kertajati di Jabar yang tidak terpakai. MRT di Jakarta memang masih rugi tapi saya kira memang dibutuhkan dan urgen; dan alhamdulillah laku, lumayan banyak penumpangnya," tutupnya.