Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto/Ist
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto jangan hanya menggandeng tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dalam kontestasi Pilpres 2024. Pasalnya, di Indonesia banyak kelompok masyarakat yang juga perlu dirangkul.
Koordinator Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Karawang, Gustiawan menilai, siapapun berhak merangkul kelompok masyarakat untuk bisa meraih kesuksesan dalam perhelatan proses demokrasi.
"Namun harus disadari juga bahwa kelompok masyarakat itu bukan hanya NU, Muhammadiyah, atau ormas lainnya. Masih banyak kelompok lainnya yang juga harus diajak bersama," kata Gustiawan, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/10).
Meski secara kultural banyak masyarakat Indonesia yang beribadah sesuai ajaran NU, namun mereka tidak otomatis masuk dalam struktural ormas Islam tersebut. Karenanya, ia meminta tokoh politik atau siapa pun untuk lebih bijak.
"Ini Indonesia milik semua anak bangsa milik semua golongan sehingga siapa pun presiden terpilih harus mampu berdiri di setiap golongan, merangkul semua komponen anak bangsa," jelasnya.
"Jangan sampai tersandera oleh satu kelompok saja hanya karena merasa utang budi," tegas Gustiawan.
Selain itu, Gustiawan menyatakan, NU seharusnya juga melihat akar rumput. Pasalnya, belum dapat dipastikan semua warga NU menginginkan Airlangga menjadi presiden.
"Apakah yakin ketika PBNU menyodorkan nama Airlangga lantas warga Nahdliyin akan
sami'na wa atho'na? Saya kira tidak begitu juga," ujarnya.
"Sebab mereka pun mempunyai rekaman terhadap kiprah tokoh-tokoh politik tanah air, mereka juga memiliki preferensi tersendiri dalam menentukan pilihan politiknya," kata dia.
Karena itu, Gustiawan berharap ormas-ormas Islam di Indonesia jangan tergiur dengan syahwat kekuasaan. Menurutnya, urusan perpolitikan harus diserahkan kepada partai politik.
"Ormas-ormas Islam fokus pada tupoksinya saja sebagai pengayom ummat, membantu pemerintah dalam urusan sosial keagamaan," tuturnya.
Dirinya tidak mempersoalkan jika masing-masing personal tokoh NU ikut berpolitik. Hanya saja, Gustiawan mengingatkan jangan membawa organisasi dalam ruang politik praktis.
"Saya pun yakin PBNU secara organisasi tidak ingin melibatkan diri dalam urusan politik praktis," tandasnya.
