Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin/Net

Politik

Puteri Komarudin: Pemerintah Harus Hati-hati Gunakan APBN Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta hati-hati dalam merealisasikan kebijakan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, kata anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, ada beberapa proyek prioritas yang harus selektif dipilih oleh Presiden Jokowi dalam hal dukungan pembiayaan dari APBN.

"Dukungan APBN untuk proyek prioritas harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif," ujar Puteri Anetta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).


Legislator Partai Golkar ini mengingatkan juga, bahwa pada tahun depan akan diberlakukan pengetatan disiplin penggunaan APBN sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Apalagi tahun depan APBN sudah dipersiapkan untuk kembali pada disiplin fiskal sesuai UU yang berlaku," katanya.

Pada sisi lainnya, Puteri mengatakan, saat ini Indonesia masih berjuang pulih dari dampak ekonomi. Di mana, salah satu akibatnya ada pos anggaran yang dialihkan sebagai stimulus pemulihan ekonomi.

"Tentu dengan mempertimbangkan pula proses pemulihan ekonomi yang masih memerlukan dukungan stimulus. Keseimbangan inilah yang harus diperhatikan agar tidak membebani keuangan negara," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya