Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin/Net

Politik

Puteri Komarudin: Pemerintah Harus Hati-hati Gunakan APBN Biayai Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 15:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo diminta hati-hati dalam merealisasikan kebijakan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, kata anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin, ada beberapa proyek prioritas yang harus selektif dipilih oleh Presiden Jokowi dalam hal dukungan pembiayaan dari APBN.

"Dukungan APBN untuk proyek prioritas harus dilakukan dengan hati-hati dan selektif," ujar Puteri Anetta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).


Legislator Partai Golkar ini mengingatkan juga, bahwa pada tahun depan akan diberlakukan pengetatan disiplin penggunaan APBN sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Apalagi tahun depan APBN sudah dipersiapkan untuk kembali pada disiplin fiskal sesuai UU yang berlaku," katanya.

Pada sisi lainnya, Puteri mengatakan, saat ini Indonesia masih berjuang pulih dari dampak ekonomi. Di mana, salah satu akibatnya ada pos anggaran yang dialihkan sebagai stimulus pemulihan ekonomi.

"Tentu dengan mempertimbangkan pula proses pemulihan ekonomi yang masih memerlukan dukungan stimulus. Keseimbangan inilah yang harus diperhatikan agar tidak membebani keuangan negara," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya