Berita

Ilustrasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung/Net1

Politik

Saat Jokowi Ingkar Janji dalam Pembiayaan KCJB, DPR Terkesan Jadi Tukang Ketok Palu

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuka peluang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membiayai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dinilai bertolak belakang dengan janji politiknya.

Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Pemuda Muhammadiyah, Gustiawan mengatakan, Jokowi secara etika politik telah mengkhianati janjinya sendiri.

Menurutnya, publik masih ingat Jokowi pernah berjanji pada 2015 lalu bahwa pembiayaan proyek KCJB menggunakan skema Business to Business (B to B), dan tidak akan melibatkan keuangan negara melalui APBN.


"Jika kemudian sekarang dianggap bahwa perlu percepatan pembangunan karena ada faktor lain, semestinya Pemerintah memanggil para pihak untuk mencari solusi, bukan dengan mudahnya mengucurkan dana lewat APBN," ujar Gustiawan kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (12/10).

Gustiawan menambahkan, APBN seharusnya digunakan pada pos yang jauh lebih penting dan menyentuh kepentingan masyarakat luas. Sehingga hajat hidup orang banyak dapat dipenuhi.

"Coba kita lihat di berbagai wilayah masih banyak sekolah rusak, jalan desa, pasar tradisional, kemiskinan yang semua itu memerlukan sentuhan Pemerintah. KCJB ini secara urgensi tidak terlalu penting sebab penggunanya pun hanya kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai uang," ucapnya.

Dia juga menyoroti kinerja DPR yang terkesan hanya menjadi pengetok palu atas kebijakan eksekutif. Meski DPR mayoritas pendukung pemerintah, seharusnya tidak juga menjadi pembebek akan kebijakan yang disodorkan pemerintah.

"Mereka harus melihat urgensi dari sebuah usulan itu, apalagi terkait KCJB ini juga terjadi pembengkakan anggaran yang tidak sedikit. Artinya DPR harusnya kritis terhadap proyek ini. Bukan malah dengan gampangnya mengubah kebijakan yang ada," tegasnya.

"Jika tidak ada kritik baik dari masyarakat juga DPR kami khawatir ke depan pemerintah akan dengan mudah mengeluarkan Perpres untuk mengakomodir kepentingan mereka dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas," demikian Gustiawan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya