Berita

Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo/Net

Politik

Perlu Segera Dicari Gubernur Lemhannas yang Berpikir Konstruktif dan Tidak Menyesatkan

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 14:23 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pernyataan dari Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bahwa TNI milik Presiden bukan milik rakyat, menjadi kontroversi baru di ruang publik.

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon bahkan mendesak agar Agus Widjojo segera diganti. Apalagi yang bersangkutan sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan menjadi calon Dutabesar RI untuk Filipina.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mendesak agar Agus Widjojo diganti oleh orang yang berpemikiran konstruktif dan tidak menyesatkan.


"Perlu segera (dicari) Gubernur Lemhannas yang berpikiran konstruktif dan bisa menjadi think tank yang tak menyesatkan,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (12/10).

Kicauan itu menanggapi kicauan dari  Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang menyesalkan pernyataan Agus Widjojo keluar di saat yang bersangkutan akan menjalankan tugas baru sebagai Dutabesar Indonesia untuk Filipina pada akhir tahun ini.

"Agus Widjojo sudah di “fit and proper test” sebagai calon Dubes RI untuk Filipina," ujar Hidayat dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (12/10).

Hidayat mengatakan, jangan sampai pernyataan itu malah menjadi warisan negatif dari Agus Widjojo di akhir masa tugasnya di Lemhannas.

"Semoga bukan karena beliau akan tinggalkan pos Gubernur Lemhannas, maka beliau meninggalkan legacy yang tak konstruktif untuk relasi Presiden,TNI dan rakyat," katanya.

"Karena sumpah prajurit dan kewajiban TNI tetap/tidak berubah," sambung Wakil Ketua Mejelis Syuro PKS ini.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya