Berita

Pakar ekonomi Fuad Bawazier/Net

Politik

Fuad Bawazier Ramal Keuangan Negara Babak Belur Gegara Ambisi Kereta Cepat

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 13:39 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Negara diprediksi akan mengalami kerugian besar jika tetap meneruskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Jika diteruskan, proyek ini tidak akan laku dijual. Sebab selain ongkos bangunnya yang terlalu mahal, pemasukan tidak seimbang dibandingkan dengan biaya operasionalnya,” kata ahli ekonomi, Fuad Bawazier kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).

Fuad menambahkan, hasil penjualan dari tiket kereta api cepat hanya seperempat dari total investasinya, sehingga negara tidak mengalami keuntungan besar dari proyek tersebut.


"Jika dijual lakunya paling 25 persen dari total investasi. Kira-kira seperti proyek jalan tol Cibitung-Cilincing yang biaya konstruksinya Rp 10,8 triliun dijual Rp 2,44 triliun atau hanya 23 persennya saja,” ujarnya.

Alih-alih berambisi membuat transportasi kereta cepat yang mahal, pemerintah disarankan memikirkan proyek infrastruktur yang lebih berguna dan menguntungkan bagi rakyat dan negara.

"Proyek-proyek infrastruktur memang dibutuhkan tapi tetap harus pakai perhitungan agar tidak membangkrutkan keuangan negara,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya