Berita

Mantan Menteri Ekonomi era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier/Net

Politik

Fuad Bawazier: Kereta Cepat Tidak Boleh Tiba-tiba Pakai APBN

SELASA, 12 OKTOBER 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah membuka keran APBN untuk dialirkan ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang semula hanya menggunakan dana obligasi sejumlah perusahaan BUMN atau biasa disebut patungan untuk proyek tersebut.

Menyikapi hal tersebut, ahli ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan bahwa pemerintah tidak boleh sembarangan mengucurkan dana APBN sebelum ada revisi resmi penggunaan dana APBN.

"Di APBN tidak ada anggaran untuk KA cepat Jakarta-Bandung. Padahal jika pakai APBN harus ada di APBN dan diundangkan. Jadi tidak boleh tiba-tiba pakai sebelum ada revisi resmi APBN,” ucap Fuad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/10).


Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto ini memandang proyek kereta api cepat ini tidak menguntungkan negara. Namun sayangnya, pemerintah terlihat bersikukuh menjalankan proyek tersebut tanpa mengindahkan sejumlah pakar.

“Proyek KA Cepat ini sejak awal tidak feasible dan hanya akan menjadi kerugian. Tapi semua masukan, kritikan, saran-saran dari para pakar termasuk Prof Emil Salim tidak diindahkan oleh pemerintah,” katanya.

Dia menyarankan agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut tidak diteruskan pemerintah, lantaran akan mendapatkan kerugian dari banyak sisi. Salah satunya, kemungkinan biaya operasional yang melambung.

"Lebih baik proyek ini dihentikan atau dibatalkan saja. Memang rugi, tapi lebih baik daripada diteruskan yang berarti akan mengalami kerugian jauh lebih besar. Indonesia perlu mencontoh Malaysia yang mengurungkan proyek kereta cepat," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya