Berita

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung/Net

Politik

Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat

SENIN, 11 OKTOBER 2021 | 17:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan agar pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi bukti ada ketidakberesan dalam proyek tersebut

"Seharusnya non-APBN, mengapa menjadi (pakai) APBN? Sepanjang pertanyaan-pertanyaan publik sangat serius maka sepanjang itu pula harus dijelaskan supaya terang benderang," ucap Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca IP Panjaitan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/10).

Dikatakan Hinca, pemerintah terkhusus Presiden Jokowi harus bisa menjelaskan mengapa kemudian ada perubahan pada skema pembiayaan proyek itu. Pasalnya, Presiden Jokowi pernah menegaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan membebani APBN.

Lanjut anggota Komisi III DPR RI ini, Presiden Jokowi juga harus bisa memberikan penjelasan yang masuk akal supaya publik tidak berpikiran terlalu luas.

"Kalau ditemukan (alasan) yang masuk akal, mungkin publik akan menerima. Tetapi kalau ada penjelasan yang sulit diterima publik, tentu persoalannya panjang," tegasnya.

Hinca mengaku tidak terkejut dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut. Dia mengklaim sudah memperkirakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan bermasalah.

"Sejak awal kita sudah menduga akan macet atau akan ada sesuatu," tandasnya.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Tenteng Berkas ke KPK, Bekas Sesmenpora Klaim Formula E Dapat Rekomendasi Menpora Era Imam Nahrawi

Kamis, 16 Juni 2022 | 10:23

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Sindir PDIP, Timur Malaka Kiemas: Tukang Bakso Lebih Mulia daripada Politisi Korup

Senin, 27 Juni 2022 | 05:44

Jalan Zulhas

Senin, 27 Juni 2022 | 05:19

PDIP Sindir Anies yang Undang Tukang Bakso, Aktivis 98: Intelektual Petinggi PDIP Kok Berada di Bawah Titik Terendah

Senin, 27 Juni 2022 | 04:51

Yenny Wahid: PKB Saat Ini Dikelola dengan Sangat Paranoid, Digembok dari Dalam

Senin, 27 Juni 2022 | 04:23

Titah Sudah Turun, Golkar Cirebon Ditargetkan Raih 10 Kursi di Pileg 2024

Senin, 27 Juni 2022 | 03:59

Ada "Para Dewa" di Lingkaran Jokowi?

Senin, 27 Juni 2022 | 03:31

Kenang Gerindra sebagai Perahu Pertamanya, Edy Rahmayadi: Tak Pakai Duit

Senin, 27 Juni 2022 | 02:27

Roy Suryo Ikut Unggah Meme Editan Stupa Borobudur, Azmi Syahputra: Kesengajaan Dapat Dihukum

Senin, 27 Juni 2022 | 02:00

PAN Kabupaten Cirebon Usulkan 4 Bacapres, di Antaranya Anies dan Ganjar

Senin, 27 Juni 2022 | 01:33

Sindir Megawati dan Jokowi, Indra Perwira: Soekarno Dulu Hentikan Loyalitas ke Partai saat Lakukan Kepentingan Nasional

Senin, 27 Juni 2022 | 01:09

Selengkapnya