Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Kehadiran Sahabat LBP yang mendukung Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjadi calon presiden pada 2024 bakal memberi sebuah konsekuensi.
Sahabat LBP harus bisa menarik Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) keluar dari kabinet Joko Widodo-Maruf Amin agar tidak mengganggu psikologi dan komunikasi politik antara Luhut dan Jokowi.
Peneliti senior Institut Riset Indonesia (INSIS) Dian Permata mengatakan, deklarasi yang dilakukan oleh Sahabat LBP yang mendukung Luhut menjadi capres pada 2024 dianggap terlalu dini. Sebab, tanggal pelaksanaan Pemilu saja masih belum ditentukan.
"Jika ingin bantu LBP untuk kontestasi 2024, maka fokus saja dengan membantu beliau dengan program yang dipercayakan oleh Jokowi," ujar Dian kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/10).
Menurut Dian yang juga anggota tim pakar pemerintah UU Pemilu 7/2017, deklarasi yang digelar pada Sabtu kemarin (9/10) dikhawatirkan akan mengganggu psikologi dan komunikasi politik antara Jokowi dan Luhut.
"Suka atau tidak, peristiwa ini menarik kembali memori sekuel cerita pencapresan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) di saat pemerintahan Megawati. Di mana saat itu SBY menjadi menteri di kabinet Megawati. Demikian pula LBP yang menjadi menteri di kabinet Jokowi," papar Dian.
Sehingga, lanjut Dian, jika benar-benar mendukung Luhut dan tidak ingin merusak hubungan antara Jokowi dengan Luhut, Sahabat LBP harus bisa memaksa Luhut ke luar dari lingkaran kabinet.
"Sehingga, posisinya lebih jelas dan tegas. Seperti yang dilakukan SBY. Jadi demarkasinya jelas. Selain itu menutup peluang munculnya diksi miring soal pencapresan LBP. Juga perlu dipertimbangkan soal posisi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto. Apa iya relawan mau membenturkan LBP dan Airlangga?" pungkas Dian.
