Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf/Ist
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf mengaku bersyukur atas kabar dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia.
Menyikapi pembukaan itu, politisi PKS ini meminta Pemerintah menyiapkan protokol kesehatan (pProkes) bagi calon jemaah yang hendak beribadah umrah. Tujuannya, untuk menghindari risiko penularan virus corona baru (Covid-19).
Ia meminta Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama mengambil tanggung jawab dalam menyiapkan penegakan Prokes bagi warga negara kita dengan sebaik-baiknya.
"Penyelenggaraan perlu dipastikan memperhatikan (Prokes) yang optimal,†ujar Bukhori di Jakarta, Minggu (10/10).
Anggota Komisi Agama DPR ini mengakui, penegakan prokes dalam penyelenggaraan umrah di masa pandemi membawa konsekuensi terhadap pembengkakan biaya, salah satunya adalah munculnya komponen biaya karantina bagi calon jemaah apabila didapati ada yang tidak memenuhi standar kesehatan yang disyaratkan.
Pemerintah, ditekankan Bukhori harus menyiapkan skema penyelenggaraan umrah yang tidak memberatkan calon jemaah dari segi biaya.
“Intervensi pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi potensi pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah, khususnya untuk kebutuhan karantina,†terangnya.
Lebih lanjut, legislator dapil Jawa Tengah 1 ini mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan prosedur penegakan prokes dalam menyambut kedatangan jemaah umrah Indonesia sepulang dari Tanah Suci.
Pasalnya, anggota Komisi Kebencanaan DPR ini menilai kasus pandemi global belum sepenuhnya membaik lantaran penambahan kasus di sejumlah negara masih terus terjadi.
"Maka, ketika sampai di Tanah Air, juga harus ada protokol yang jelas dan tidak merepotkan dengan tetap menyadari bahwa saat ini pandemi belum usai," tuturnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah bagi calon jemaah asal Indonesia.
Keterangan itu ia peroleh dari nota diplomatik yang disampaikan oleh Pemerintah Arab Saudi pada 8 Oktober 2021.
