Berita

Komjen Dharma Pongrekun/Net

Nusantara

Dicopot dari Waka BSSN, Komjen Dharma Pongrekun Ditarik ke Mabes Polri

SABTU, 09 OKTOBER 2021 | 02:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Dharma Pongrekun ditarik kembali ke Polri. Posisinya digantikan oleh mantan Deputi VIII Badan Intelijen Negara Irjen Sutanto.

Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian memimpin langsung upacara pelantikan dan pengangkatan Sutanto sebagai Wakil
lembaga telik sandi tersebut.

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 146/TPA tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021. Menurut Hinsa, mutasi itu merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran organisasi.

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 146/TPA tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021. Menurut Hinsa, mutasi itu merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran organisasi.

"Istilahnya dalam pembinaan karier perwira TNI dan Polri adalah pergantian dalam rangka penyegaran organisasi, karena sudah menjabat di BSSN selama tiga setengah tahun. Beliau diganti oleh Irjen Pol Sutanto," kata Hinsa saat dikonfirmasi, Jumat (8/10).

Ia menyampaikan selamat kepada Irjen Sutanto dan meminta untuk segera menjalankan tugas sebagai Waka BSSN menggantikan Komjen Dharma.

"Melalui tugas, fungsi, dan kewenangan jabatan yang saudara emban, serta pengalaman kerja yang saudara miliki selama ini, saya menilai dan meyakini bahwa saudara akan mampu mendukung Kepala BSSN dalam menjalankan tugas dan fungsi BSSN,“ jelas Hinsa.

Irjen Sutanto pernah menjabat sebagai Deputi VIII Badan Intelijen Negara. Sementara itu, Komjen Dharma Pongrekun telah dikembalikan ke Polri. Dia kini akan menjabat sebagai Pati Mabes Polri.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ini juga sekaligus dalam rangka mengisi struktur organisasi baru di BSSN sesuai dengan pemberlakuan nomenklatur baru berdasarkan Perpres 28/2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya