Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Komisi II Hindari Voting Untuk Putuskan Jadwal Pemilu 2024

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 03:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jadwal Pemilu Serentak 2024 masih menggantung alias belum diputuskan bersama-sama antara penyelenggara pemilu, DPR RI dan juga pemerintah.

Tapi, Komisi II DPR RI mengaku masih mengupayakan penentuan jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 diambil dengan jalan musyawarah mufakat.

Disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, bahwa keputusan terkait jadwal Pemilu 2024 memang dimungkinkan diambil melalui mekanisme voting.


"Kita menghindari voting. Kalau mau paksa ambil keputusan bisa saja. Tapi kami sudah bersepakat karena ini hajatan kita semua," kata Doli di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/10).

Bagi Doli, Pemilu 2024 adalah hajatan akbar yang menentukan arah bangsa dalam periode lima tahun. Sehingga, semua tahapannya harus dilakukan dengan cara yang baik.

"Kita ingin keputusan tentang Pemilu ini kan yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang, tentu kita sebisa (mungkin) enggak ambil konsep dan desain yang betul-betul berdasarkan konsensus kita semua, bukan karena menang-menangan," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, sejauh beberapa fraksi sudah menentukan sikap, terhadap dua usulan jadwal pencoblosan.

Dua jadwal itu adalah usulan pemerintah agar pencoblosan digelar 15 Mei. Sementara, usul KPU RI adalah 21 Februari.

"Sudah dijelaskan, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN secara jelas mendukung pelaksanaan (Pemilu) 15 Mei dan tetap (Pilkada) 27 November," katanya.

Sedangkan PDI Perjuangan, PKS, dan PPP cenderung lebih sepakat dengan usulan KPU, agar Pemilu dilangsungkan 21 Februari 2024.

"Sementara Demokrat dan PKB menyerahkan sepenuhnya kesiapan dari KPU dan pemerintah," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya