Berita

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia/Net

Politik

Doli Kurnia: Komisi II Hindari Voting Untuk Putuskan Jadwal Pemilu 2024

JUMAT, 08 OKTOBER 2021 | 03:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Jadwal Pemilu Serentak 2024 masih menggantung alias belum diputuskan bersama-sama antara penyelenggara pemilu, DPR RI dan juga pemerintah.

Tapi, Komisi II DPR RI mengaku masih mengupayakan penentuan jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 diambil dengan jalan musyawarah mufakat.

Disampaikan langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, bahwa keputusan terkait jadwal Pemilu 2024 memang dimungkinkan diambil melalui mekanisme voting.


"Kita menghindari voting. Kalau mau paksa ambil keputusan bisa saja. Tapi kami sudah bersepakat karena ini hajatan kita semua," kata Doli di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/10).

Bagi Doli, Pemilu 2024 adalah hajatan akbar yang menentukan arah bangsa dalam periode lima tahun. Sehingga, semua tahapannya harus dilakukan dengan cara yang baik.

"Kita ingin keputusan tentang Pemilu ini kan yang akan menentukan nasib bangsa 5 tahun yang akan datang, tentu kita sebisa (mungkin) enggak ambil konsep dan desain yang betul-betul berdasarkan konsensus kita semua, bukan karena menang-menangan," terangnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, sejauh beberapa fraksi sudah menentukan sikap, terhadap dua usulan jadwal pencoblosan.

Dua jadwal itu adalah usulan pemerintah agar pencoblosan digelar 15 Mei. Sementara, usul KPU RI adalah 21 Februari.

"Sudah dijelaskan, Golkar, Nasdem, Gerindra, PAN secara jelas mendukung pelaksanaan (Pemilu) 15 Mei dan tetap (Pilkada) 27 November," katanya.

Sedangkan PDI Perjuangan, PKS, dan PPP cenderung lebih sepakat dengan usulan KPU, agar Pemilu dilangsungkan 21 Februari 2024.

"Sementara Demokrat dan PKB menyerahkan sepenuhnya kesiapan dari KPU dan pemerintah," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya