Berita

Ilustrasi sidang paripurna DPR RI/Net

Politik

Tok, RUU KUP Resmi Jadi UU HPP

KAMIS, 07 OKTOBER 2021 | 13:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang belakangan bernama RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah resmi menjadi undang-undang. Hal ini disepakati para anggota dewan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (7/10).

"Saya menanyakan kepada setiap fraksi dan seluruh fraksi yang ada apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR RI bidang Kesra, Muhaimin Iskandar, yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/10).

“Setuju,” kata seluruh anggota yang hadir.


Namun, tak semua fraksi menyatakan setuju. PKS tetap memiliki sikap menolak RUU KUP diubah menjadi UU HPP.

"Pimpinan Fraksi PKS tetap dengan sikap di tingkat pertama, terimakasih,” ucap salah satu anggota fraksi.

"Diterima sikap PKS,” kata Cak Imin.

Sebagai penegasan bahwa RUU KUP telah disahkan menjadi UU HPP, pimpinan sidang pun kembali menanyakan kepada para anggota dewan, baik yang hadir secara daring maupun luring.

"Hadirin yang saya muliakan, saya menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang harmonisasi peraturan perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Cak Imin lagi.

“Setuju,” jawab para anggota dewan menutup.

Sebanyak delapan fraksi di Komisi XI DPR RI menyetujui RUU KUP untuk segera dijadikan undang-undang.

Adapun delapan fraksi yang menyetujui RUU KUP dijadikan undang-undang tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP.

“Delapan fraksi menerima hasil kerja panja dan menyetujui agar RUU tentang harmonisasi perpajakan segeta dismpaikan kepada pimpinan DPR RI untuk dialnjutkan  kepasa tahap pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR  RI sehingga dapat disetujui dan ditetapkan sebagai UU,” ucap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie, Kamis (7/10).

Hanya satu fraksi yakni PKS yang menolak RUU KUP diusulkan menjadi undang-undang.

"Adapun satu fraksi yaitu PKS belum menerima hasil kerja Panja dan menolak RUU tentang harmonisasi dan peraturan perpajakan dan dilanjutkan dalam tahap II dalam rapat paripurna DPR,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya