Berita

Komisaris Eropa untuk Ekonomi Paolo Gentiloni/Reuters

Dunia

Imbas Pandora Papers, Uni Eropa Siapkan Aturan Baru untuk Penghindaran Pajak

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 22:42 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Komisi Eropa siap mengajukan proposal legislatif baru untuk mengatasi penghindaran pajak dan penghindaran pajak pada akhir tahun ini.

Begitu kata komisioner pajak Uni Eropa Paolo Gentiloni kepada Parlemen Eropa pada Rabu (6/10). Pembahasan soal pajak ditambahkan pada agenda sesi pleno parlemen Uni Eropa setelah muncul laporan minggu ini tentang kebocoran besar data pajak, yang dikenal secara kolektif sebagai "Pandora Papers".

Laporan tersebut menunjukkan bagaimana orang kaya dan berkuasa terus secara sistematis menggunakan perusahaan lepas pantai untuk mengurangi tagihan pajak mereka.


Meski optimalisasi pajak tidak serta merta melibatkan kegiatan terlarang, namun rendahnya pajak yang dibayarkan oleh orang kaya melalui bantuan penasihat pajak semakin dipertanyakan. Apalagi saat ini dunia sedang berusaha bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Gentiloni mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Komisi Eropa akan melanjutkan perjuangannya melawan penghindaran pajak dan akan mengusulkan aturan baru untuk memperluas informasi yang perlu secara otomatis dipertukarkan di antara otoritas pajak nasional.

Dia juga mengatakan bahwa Komisi Eropa akan mengajukan proposal pada akhir tahun untuk mengatasi penyalahgunaan perusahaan "cangkang" untuk tujuan pajak.

Namun Gentiloni tidak memberikan rincian tentang proposal ini, yang telah lama dimasukkan dalam agenda awal Komisi, dengan publikasi dijadwalkan pada 22 Desember mendatang.

Dikabarkan Reuters, Gentiloni juga mengatakan bahwa eksekutif Uni Eropa akan mengusulkan aturan baru tentang publikasi tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh beberapa perusahaan multinasional.

Saat ini, kriteria yang ada mengizinkan pengecualian hampir semua surga pajak utama, termasuk di dalam Uni Eropa.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polda Riau Bongkar Penampungan Emas Ilegal

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:17

Istana: Perbedaan Pandangan soal Board of Peace Muncul karena Informasi Belum Utuh

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:12

Sekolah Garuda Dibuka di Empat Daerah, Bidik Talenta Unggul dari Luar Jawa

Selasa, 03 Februari 2026 | 16:05

Menag: Langkah Prabowo soal Board of Peace Ingatkan pada Perjanjian Hudaibiyah

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:39

Ini Respons Mendikti soal Guru Besar UIN Palopo Diduga Lecehkan Mahasiswi

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:35

Polri Berduka Cita Atas Meninggalnya Meri Hoegeng

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:13

Demokrat Belum Putuskan soal Dukungan ke Prabowo pada 2029

Selasa, 03 Februari 2026 | 15:02

MUI Apresiasi Prabowo Buka Dialog Board of Peace dengan Tokoh Islam

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:55

Jenazah Meri Hoegeng Dimakamkan di Bogor

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:53

PPATK Ungkap Perputaran Uang Kejahatan Lingkungan Capai Rp1.700 Triliun

Selasa, 03 Februari 2026 | 14:46

Selengkapnya