Berita

Pakar hukum tata negara Prof Suparji Ahmad/Net

Politik

Suparji Ahmad: Usulan Fadli Zon Bubarkan Densus 88 Harus Dijadikan Catatan Pembenahan

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 18:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang mengusulkan agar Densus 88 Antiteror dibubarkan, menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.

Pakar hukum tata negara Prof Suparji Ahmad mengatakan, usulan mantan Wakil Ketua DPR RI itu ada baiknya untuk dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu oleh pihak-pihak terkait.

Namun, di sisi yang lain, usulan Fadli Zon tersebut memiliki catatan tersendiri bagi kinerja Densus 88 Antiteror untuk berbenah diri.


"Usulan tersebut perlu dilakukan kajian mendalam. Pada sisi lain, pernyataan tersebut dapat jadi perbaikan bagi Densus 88," kata Prof Suparji saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu petang (6/10).

Sebab, sambung pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu, tindakan dan aksi-aksi terorisme yang acap kali menelan korban masih menjadi ancaman yang nyata bagi bangsa Indonesia yang multikultural ini.

"Mengingat teroris masih jadi ancaman nyata maka perlu ditangani secara sistematis. Kerangka berpikir hendaknya secara komprehensif bukan parsial dalam mengambil suatu pilihan kebijakan," demikian Prof Suparji.

Fadli Zon sebelumnya mengusulkan agar Detasemen Khusus (Densus) '88 Antiteror dibubarkan. Sebab, kondisi zaman telah berubah, dan narasi-narasi islamphobia yang belakangan marak semakin akut karena menjadi komoditas.

"Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas," kata Fadli Zon dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Rabu (6/10).

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya