Berita

Ekonom Senior Indef Faisal Basri/Repro

Politik

Soroti Revisi UU BUMN, Faisal Basri: Apakah Pemerintah Ingin Bentuk Negara Kapitalis?

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 16:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah sebelum melakukan revisi Undang Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus memiliki tujuan yang jelas terlebih dahulu. Jangan sampai adanya revisi UU BUMN justru semakin memperparah kondisi perekonomian nasional.

Demikian disampaikan Ekonom Senior Indef Faisal Basri saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk "RUU BUMN; Refleksi Kritis Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional" pada Rabu sore (6/10).

"Apa peran esensi negara itu apa? Apakah ingin membentuk capitalism state? Atau apa? Itu yang tidak terjawab di RUU BUMN ini," kata Faisal Basri.


Menurut Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) ini, pemerintah harus bisa mengejawantahkan bahwa kebutuhan BUMN dalam rangka mewujudkan cita-cita perekonomian nasional sebagaimana termaktub dalam UUD Pasal 33.

"Dalam bacaan saya atas UUD Pasal 28 tentang HAM, BUMN ini harus jadi alat fiskal pembangunan nasional," katanya.

Selain itu, misi BUMN harus diperbesar dan harus sinergi, tetapi bukan berarti anti persaingan.

Pandangan Faisal, misi BUMN harus disinergikan untuk tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia. Caranya, melalui perusahaan-perusahaan plat merah di bawah naungan BUMN.

Faisal Basri mengkritik, peran sebaliknya, dengan adanya BUMN semakin besar tetapi tidak berdampak apapun terhadap rakyat.

"Bahkan kalau kita lihat, saya menjadi sangat maklum kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia makin lama makin lambat. Karena apa? Makin besar BUMN," tuturnya.

Atas dasar itu, Faisal Basri khawatir adanya revisi UU BUMN yang tanpa penjelasan rigid dan akuntabel, justru pemerintah ingin mewujudkan capitalism state atau negara kapitalis.

"Saya takut sekali dengan kecenderungan State Capitalism. Saya bukan anti BUMN," pungkasnya.

Selain Faisal, turut hadir dalam webinar yang diselenggarakan oleh Korps Alumni HMI (KAHMI) itu yakni Pakar Kebijakan Publik Isnaeni Muallidin, Menneg BUMN 1997-1998 Tanri Abeng, Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Reza, dan Komisioner KPPU RI Ukay Karyadi.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya