Berita

Presiden Andres Manuel Lopez Obrador/Net

Dunia

Presiden Lopez Obrador Bujuk Oposisi untuk Dukung Reformasi Sektor Energi

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 15:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Meksiko akan berusaha meyakinkan semua partai politik untuk mendukung rencana mengubah konstitusi untuk perombakan sektor energi.

Jika disetujui, undang-undang tersebut sebagian akan membalikkan reformasi energi 2013, yang membuka pasar listrik dan minyak bagi perusahaan asing dan swasta.
Presiden Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan ia telah mengajukan undang-undang konstitusional ke Kongres pada akhir pekan lalu yang isinya menjamin 54 persen partisipasi pasar listrik untuk Komisi Listrik Federal (CFE) milik negara. Ini meningkat 16 persen dibandingkan dengan bagian saat ini.

Berbicara pada konferensi pers regulernya, Lopez Obrador menolak peringatan bahwa inisiatif tersebut bertentangan dengan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang baru, USMCA, yang mulai berlaku tahun lalu.

Berbicara pada konferensi pers regulernya, Lopez Obrador menolak peringatan bahwa inisiatif tersebut bertentangan dengan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang baru, USMCA, yang mulai berlaku tahun lalu.

"Jika itu masalahnya, pemerintah Amerika Serikat pasti sudah memprotes, pasar keuangan akan bereaksi dan nilai peso akan turun," ujarnya, seperti dikutip dari Mexico News Daily yang mengutip media lokal.

Ditanya apakah pemerintah akan mencari dukungan dari Partai Revolusioner Institusional (PRI) untuk mendapatkan RUU melalui Kongres (reformasi konstitusi memerlukan dukungan dua pertiga), Lopez Obrador menjawab ia akan berusaha meyakinkan semua orang.

"Kepada priista, anggota parlemen PRI, kita hanya perlu mengatakan: 'Dengar, apakah Anda sudah lupa bahwa presiden Adolfo Lopez Mateos, yang berasal dari PRI, menasionalisasi industri listrik?' Dan mengapa dia melakukannya? Karena negara harus dialiri listrik,” ujar Lopez Obrador.

Jika ada anggota parlemen yang memberikan suara menentang RUU tersebut, maka akan disebutkan namanya dan dipermalukan pada konferensi pers paginya.

“Ini bukan ancaman, saya katakan kepada anggota parlemen tidak akan ada anonimitas, kita semua harus menunjukkan wajah kita karena masalah ini menyangkut kepentingan rakyat,” kata presiden.

Tujuan dari RUU tersebut, mwnurutnya, adalah untuk menjamin harga listrik yang rendah bagi pelanggan perumahan dan bisnis.

“Bagaimana kita akan mengindustrialisasi negara dengan listrik yang mahal?” tanyanya.

PAN, Partai Revolusi Demokratik, dan Partai Gerakan Warga menolak usulan presiden tersebut. Berbeda dengan PRI yang mengindikasikan bersedia membahasnya.

Menurut PAN, reformasi istrik yang diusulkan ini akan mengancam persaingan bebas.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya