Berita

Seorang ibu menangis saat kremasi anggota keluarganya di Jammu India/Net

Dunia

India Beri Kompensasi Kepada Warganya yang Meninggal Karena Virus Corona dan Harus Dibayar dalam 30 Hari

RABU, 06 OKTOBER 2021 | 13:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah India akhirnya menyetujui pemberian dana kompensasi sebesar 674 dolar AS (sekitar 9,6 juta rupiah) kepada warganya yang meninggal karena terinfeksi virus Covid-19.

Keputusan itu menyusul petisi yang diajukan oleh pengacara yang meminta kompensasi di bawah undang-undang manajemen bencana negara itu.

"Keluarga terdekat dan kerabat dari orang yang meninggal akan dibayar kompensasi," kata Hakim MR Shah, seperti dikutip dari BBC, Rabu (6/10).


Pengadilan menambahkan bahwa itu harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah keluarga mengajukan aplikasi.

Dengan mengutip Undang-Undang Manajemen Bencana Nasional India tahun 2005, para pemohon mulai meminta intervensi hukum pada Juni lalu untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban Covid-19.

Undang-undang menyatakan bahwa keluarga orang yang meninggal dalam bencana berhak mendapatkan kompensasi sebesar 400.000 rupee (sekitar 76,4 juta rupiah).

“Kami tahu pemerintah telah menghabiskan banyak uang dalam mengelola pandemi. Tapi kami masih berpikir pemerintah harus membayar kompensasi 400.000 rupee untuk setiap keluarga yang terkena dampak menurut hukum," kata Gaurav Kumar Bansal, salah satu pemohon kepada BBC.

“Atau mereka bisa memberikan jumlah yang lebih tinggi kepada keluarga miskin dan lebih sedikit kepada orang kaya. Mereka bisa memperbaikinya," ujarnya.

Sejauh ini India secara resmi telah mencatat lebih dari 447.000 kematian akibat Covid-19, meskipun para ahli memperkirakan bahwa lebih dari sepuluh kali lebih banyak orang dapat meninggal.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya