Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Ist
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan peninjauan dan dialog terkait perkembangan pemulihan ekonomi di kota ini, Senin (4/10).
Kunjungan dilakukan bukan hanya meninjau perkembangan penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menyelenggarakan acara “Optimalisasi Penyaluran KUR untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM dan Pemulihan Ekonomiâ€.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Penyalur KUR serta Penjamin KUR dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dan mengoptimalkan penyaluran KUR, sebagai langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
“Harapan Pemerintah, KUR dapat membantu UMKM dan menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional, termasuk membantu pengusaha UMKM di Kota Ambon ini untuk dapat bertahan di tengah pandemi,†ujar Menko Airlangga.
Dalam acara ini juga diselenggarakan pameran dari beberapa UMKM di Kota Ambon yang menjadi binaan penyalur KUR. Menko Airlangga berkeliling meninjau
booth pameran tersebut, dan juga berbincang singkat dengan para pelaku UMKM.
Produk yang dipamerkan antara lain berupa rempah-rempah, tekstil, pertanian hidroponik, makanan-minuman, dan kerajinan tangan.
Kegiatan tersebut menjadi aksi nyata Pemerintah dalam mengoptimalkan penyaluran KUR di Provinsi Maluku bersama
stakeholders penyalur dan penjamin KUR, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Askrindo, dan Jamkrindo.
“Semoga KUR dapat terus mendampingi UMKM mengembangkan usaha dalam memulihkan perekonomian daerah maupun nasional,†kata Menko Airlangga.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, pada kesempatan yang sama melaporkan bahwa pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi di 2020 tercatat sebesar Rp 198,53 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada masa pra Covid 2019 yang sebesar Rp 140,1 triliun.
Pada masa pandemi Covid-19 dua tahun terakhir ini, Pemerintah telah membuat berbagai program kebijakan KUR dan pembiayaan bagi UMKM, diantaranya pada tahun 2021 memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen, sehingga suku bunga menjadi hanya 3 persen sampai akhir 2021.
Pemerintah juga telah meningkatkan plafon KUR dari Rp 253 triliun menjadi Rp 285 triliun, menaikkan plafon KUR tanpa agunan tambahan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta, serta mewajibkan peningkatan ketentuan porsi kredit UMKM menjadi paling sedikit sebesar 30 persen pada Juni 2024.
Kinerja penyaluran KUR terus meningkat, realisasi di tahun ini s.d. 27 September 2021 telah mencapai Rp 200,26 triliun (70,27 persen dari target 2021 sebesar Rp 285 triliun) dan diberikan kepada 5,39 juta debitur, sehingga total
outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp 321 triliun dengan NPL tetap terjaga di kisaran 1,14 persen.
Penyaluran KUR di Provinsi Maluku sejak Januari 2021 sampai 27 September 2021 telah mencapai Rp 768,51 miliar kepada 26.660 debitur.
Porsi penyaluran KUR di Provinsi Maluku selama 2021 per sektor terbesar adalah sektor perdagangan (55,66 persen), jasa-jasa (19,25 persen), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (12,72 persen).
Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor pendukung ekonomi Provinsi Maluku yang dibuktikan dengan realisasi KUR yang tercatat sebesar Rp 97,78 miliar (12,72 persen) dan 56,48 miliar (7,35 persen).
