Berita

Presiden Joko Widodo/Repro

Politik

Demokrat Tak Begitu Urus Soal Reshuffle, tapi Sarankan Jokowi Cermat Memilih

SABTU, 02 OKTOBER 2021 | 13:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Wacana perombakan atau reshuffle kabinet jilid dua mulai menyeruak ke muka publik, setelah Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapatpada pertengahan Agustus lalu.

Hasi, dari jaja pendapat tersebut menunjukkan tingkat keinginan publik terhadap perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.

Dari hasil survei ini mayoritas publik menginginkan calon menteri baru berasal dari kalangan profesional. Sementara sisanya menginginkan kader partai politik menjadi menteri baru Jokowi.


Desakan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional untuk duduk di kursi kabinet dianggap sah-sah saja oleh Partai Demokrat.

Hanya saja, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat, publik juga harus paham bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Reshuffle tentu urusannya Pak Jokowi, pemegang hak prerogatif kan Pak Jokowi sebagai Presiden," ujar Herman Khaeron kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).

Herman mengatakan, sebagai partai politik yang tidak berada di koalisi pemerintah, tentu Partai Demokrat tidak bisa banyak berkomentar terkait isu perombakan kabinet ini. Pasalnya, Jokowi tentu punya pertimbangan tersendiri soal siapa orang yang pas membantunya di kabinet.

"Pertimbangan-pertimbangan apakah (calon menteri) dari parpol atau non parpol dikembalikan ke Pak Jokowi," katanya.

Meski begitu, Herman berharap Jokowi cermat dalam mempertimbangkan itu. Terutama, soal resiko dan untung rugi memilih calon menteri entah itu dari kalangan partai politik atau profesional.

"Resiko selalu ada, tinggal bagaimana pertimbangan presiden untuk menempatkan apakah dari parpol atau non parpol," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya