Presiden Joko Widodo/Repro
Wacana perombakan atau reshuffle kabinet jilid dua mulai menyeruak ke muka publik, setelah Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapatpada pertengahan Agustus lalu.
Hasi, dari jaja pendapat tersebut menunjukkan tingkat keinginan publik terhadap perombakan Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.
Dari hasil survei ini mayoritas publik menginginkan calon menteri baru berasal dari kalangan profesional. Sementara sisanya menginginkan kader partai politik menjadi menteri baru Jokowi.
Desakan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional untuk duduk di kursi kabinet dianggap sah-sah saja oleh Partai Demokrat.
Hanya saja, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron berpendapat, publik juga harus paham bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Reshuffle tentu urusannya Pak Jokowi, pemegang hak prerogatif kan Pak Jokowi sebagai Presiden," ujar Herman Khaeron kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).
Herman mengatakan, sebagai partai politik yang tidak berada di koalisi pemerintah, tentu Partai Demokrat tidak bisa banyak berkomentar terkait isu perombakan kabinet ini. Pasalnya, Jokowi tentu punya pertimbangan tersendiri soal siapa orang yang pas membantunya di kabinet.
"Pertimbangan-pertimbangan apakah (calon menteri) dari parpol atau non parpol dikembalikan ke Pak Jokowi," katanya.
Meski begitu, Herman berharap Jokowi cermat dalam mempertimbangkan itu. Terutama, soal resiko dan untung rugi memilih calon menteri entah itu dari kalangan partai politik atau profesional.
"Resiko selalu ada, tinggal bagaimana pertimbangan presiden untuk menempatkan apakah dari parpol atau non parpol," pungkasnya.
