Berita

Wakil Ketua DPR RI, Ace Hasan Syadzily/Ist

Politik

Pimpinan Komisi VIII: Mensos Risma Harusnya Menjaga Marwah Bawahan, Bukan Mempermalukan

SABTU, 02 OKTOBER 2021 | 12:29 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Cara emosional Menteri Sosial Tri Rismaharini yang memarahi petugas Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo, menjadi perhatian serius Komisi VIII DPR RI.

Wakil Ketua DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengaku menyesalkan amarah Mensos Risma kepada bawahannya yang kemudian menjadi konsumsi publik.

"Tentu kami menyesalkan cara Bu Risma melakukan teguran kepada aparat di bawah Kementerian Sosial," ujar Ace kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (2/10).


Bagi Ace, Risma sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam program PKH harusnya bisa memakai cara lebih beradab ketika harus mengevaluasi bawahannya.

"PKH kan bagian dari Kementerian Sosial, dan itu (marah-marah) yang dilakukan terbuka, ada cara yang lebih beretika dan menjaga marwah yang orang," katanya.

Kata legislator Partai Golkar ini, Risma bisa memanggil baik-baik petugas PKH untuk mencocokkan data jika ada perbedaan. Bukan dengan marah-marah dan mempermalukan orang.

"Bukan dengan cara yang tentu mempermalukan, kan terlalu tinggi seorang menteri menegur dengan bahasa 'tak tembak' gitu ke bawahannya," tandasnya.

Amarah Mensos Risma memuncak saat rapat bersama sejumlah pejabat di Gorontalo, Kamis (30/9). Hal itu terjadi saat politisi PDIP itu mengetahui ada ketidaksinkronan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). tepatnya, data Kemensos berbeda dengan data milik petugas PKH Gorontalo.

Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat menyebut tidak pernah mencoret data KPM PKH. Risma kemudian memarahi petugas PKH Gorontalo yang kebetulan ikut dalam rapat. "Jadi bukan kita coret, ya. Kamu tak tembak kamu ya," kata Risma sambil berjalan mendatangi petugas PKH tersebut.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya