Mayoritas Publik Ingin Menteri dari Profesional, PPP: Biasa Saja

Hasil survei Media Survei Nasional (Median) yang menyebutkan mayoritas masyarakat lebih memilih kalangan profesional menjadi menteri ditanggapi santai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, hasil survei tersebut tidak bisa menjadi patokan dalam menilai kepercayaan publik kepada partai politik.

"Soal hasil survei Median terkait calon menteri ya bagi parpol disikapi biasa saja. Apakah itu berarti tingkat kepercayaan terhadap parpol itu menurun? Maka jawabnya, tidak juga!" kata Arsul saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat (1/10).

Wakil Ketua MPR RI fraksi PPP ini menjelaskan, apabila tingkat kepercayaan publik terhadap parpol turun seperti dalam survei Median, maka tingkat partisipasi publik terhadap Pemilu akan secara drastis menurun.

"Alias yang golput (golongan putih) akan tambah besar. Faktualnya? Kan partisipasi pemilih dalam Pemilu meningkat, bukan turun dari pemilu ke pemilu," tuturnya.

Atas dasar itu, Arsul menilai apabila keinginan 65 responden yang notabene menggunakan metode random sampling sekitar ribuan responden menyatakan ingin menteri dari kalangan profesional, tidak serta merta diartikan kepercayaan publik menurun terhadap parpol.

"Kepercayaan terhadap parpol baru bisa dilihat dalam Pemilu 2024 yang akan datang. Apakah golput meningkat, apakah parpol-parpol baru dan nonparlemen dapat suara banyak, apakah partisipasi pemilih turun atau tidak? itu yang menjadi patokan," jelasnya.

Selama pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak menunjukkan angka penurunan yang tajam, maka anggapan penurunan kepercayaan publik terhadap parpol tidak tepat.

"Maka menjadi tidak pas kalau hanya berdasar survei yang respondennya hanya ratusan atau beberapa ribu saja," demikian Arsul.

Rilis survei Median yang digelar pada 19-26 Agustus 2021 menyatakan, 65 persen responden berharap Presiden Joko Widodo mengakomodasi menteri baru dari kalangan nonpartai politik (parpol) jika terjadi reshuffle kabinet.

"Publik itu merasa bahwa yang sebaiknya masuk menjadi menteri kalaupun ada reshuffle itu adalah dari nonpartai politik," kata peneliti dari Median Rico Marbun saat memaparkannya hasil surveinya secara acara daring, pada Kamis kemarin (30/9).