Berita

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Politik

Ketua DPD RI: Tanpa Peran Kerajaan Nusantara, Indonesia Tidak Akan Pernah Merdeka

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 16:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Tanpa ada peran kerajaan dan kesultanan Nusantara, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah berdaulat dan merdeka pada 17 Agustus 1945.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam sambutan peringatan HUT ke-17 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/10).

Di hadapan Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) yang hadir dalam tersebut, LaNyalla berkata, peran kerajaan berupa dua hal. Yakni memberikan dukungan moril dan materil dalam kemerdekaan Indonesia.


"Dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara," ujar LaNyalla.

Sedangkan dukungan materil, kata Senator Jawa Timur ini, diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan.

"Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah," terangnya.

Bagi LaNyalla, tidak menjadi berlebihan jika kemudian semua elemen masyarakat menyepakati bahwa kerajaan dan kesultanan di Nusantara adalah pemilik saham dari negara Indonesia.

"Sangat tidak berlebihan, bila saya, dan seharusnya kita semua, menyebut bahwa kerajaan Nusantara adalah salah satu pemilik saham utama negeri ini. Karena sumbangsih dan dukungan konkret kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya NKRI," pungkasnya.

Pada acara yang digelar secara hybrid ini Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menyampakan sambutan secara virtual. Adapun jajaran pimpinan lembaga tinggi negara dan pimpinan partai politik juga hadir secara virtual.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya