Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Setuju dengan Pendapat Publik, Menteri Harus Kalangan Profesional

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Permintaan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional dibandingkan kalangan tokoh partai politik seandainya perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat dinilai sudah tepat.

Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pada dasarnya menteri kabinet harus orang-orang yang punya kapasitas pada pos tugas yang diterima dari Presiden Jokowi.

"Mau dari parpol mau dari profesional mereka mesti punya kapasitas," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).


Menurutnya, salah satu ciri dari kalangan profesional adalah kinerja yang independen. Hal ini, dikarenakan mereka tidak terikat dengan partai politik.

"Yang profesional kadang-kadang cirinya jelas, dia independen dalam memutuskan, tidak sibuk memuaskan bosnya atapun partai pendukungnya," katanya.

Mardani menegaskan bahwa PKS akan bersama rakyat untuk menyampaikan gagasan sebagaimana terekam pada survei Median bahwa menteri harus kalangan profesional.

"Saya setuju Pak Jokowi di periode kedua betul-betul mencari mereka yang punya profesionalitas dan independen sehingga betul-betul bisa memberikan warisan yang baik," tandasnya.

Pada survei Median, terekam 65 persen responden meminta menteri dipilih dari kalangan profesional jika reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara, 14 persen responden meminta menteri dari kalangan partai politik dan 21 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Survei dilakukan pada 19 hingga 26 Agustus 2021 dengan melibatkan sampel 1.000 responden.

Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya