Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Setuju dengan Pendapat Publik, Menteri Harus Kalangan Profesional

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Permintaan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional dibandingkan kalangan tokoh partai politik seandainya perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat dinilai sudah tepat.

Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pada dasarnya menteri kabinet harus orang-orang yang punya kapasitas pada pos tugas yang diterima dari Presiden Jokowi.

"Mau dari parpol mau dari profesional mereka mesti punya kapasitas," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).


Menurutnya, salah satu ciri dari kalangan profesional adalah kinerja yang independen. Hal ini, dikarenakan mereka tidak terikat dengan partai politik.

"Yang profesional kadang-kadang cirinya jelas, dia independen dalam memutuskan, tidak sibuk memuaskan bosnya atapun partai pendukungnya," katanya.

Mardani menegaskan bahwa PKS akan bersama rakyat untuk menyampaikan gagasan sebagaimana terekam pada survei Median bahwa menteri harus kalangan profesional.

"Saya setuju Pak Jokowi di periode kedua betul-betul mencari mereka yang punya profesionalitas dan independen sehingga betul-betul bisa memberikan warisan yang baik," tandasnya.

Pada survei Median, terekam 65 persen responden meminta menteri dipilih dari kalangan profesional jika reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara, 14 persen responden meminta menteri dari kalangan partai politik dan 21 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Survei dilakukan pada 19 hingga 26 Agustus 2021 dengan melibatkan sampel 1.000 responden.

Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya