Berita

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera/Net

Politik

PKS Setuju dengan Pendapat Publik, Menteri Harus Kalangan Profesional

JUMAT, 01 OKTOBER 2021 | 12:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Permintaan publik agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional dibandingkan kalangan tokoh partai politik seandainya perombakan kabinet dilakukan dalam waktu dekat dinilai sudah tepat.

Bagi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, pada dasarnya menteri kabinet harus orang-orang yang punya kapasitas pada pos tugas yang diterima dari Presiden Jokowi.

"Mau dari parpol mau dari profesional mereka mesti punya kapasitas," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/10).

Menurutnya, salah satu ciri dari kalangan profesional adalah kinerja yang independen. Hal ini, dikarenakan mereka tidak terikat dengan partai politik.

"Yang profesional kadang-kadang cirinya jelas, dia independen dalam memutuskan, tidak sibuk memuaskan bosnya atapun partai pendukungnya," katanya.

Mardani menegaskan bahwa PKS akan bersama rakyat untuk menyampaikan gagasan sebagaimana terekam pada survei Median bahwa menteri harus kalangan profesional.

"Saya setuju Pak Jokowi di periode kedua betul-betul mencari mereka yang punya profesionalitas dan independen sehingga betul-betul bisa memberikan warisan yang baik," tandasnya.

Pada survei Median, terekam 65 persen responden meminta menteri dipilih dari kalangan profesional jika reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat.

Sementara, 14 persen responden meminta menteri dari kalangan partai politik dan 21 persen menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Survei dilakukan pada 19 hingga 26 Agustus 2021 dengan melibatkan sampel 1.000 responden.

Sampel dipilih dengan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya