Berita

Jurubicara Taliban Suhail Shaheen/Net

Dunia

Taliban: Tidak Ada Pemerintahan Kabul, yang Ada Pemerintahan Imarah Islam Afghanistan

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 12:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Imarah Islam Afghanistan adalah satu-satunya perwakilan dari rakyat Afghanistan saat ini, bukan pemerintahan Kabul.

Begitu yang ditegaskan oleh jurubicara Taliban Suhail Shaheen lewat akun Twitter-nya pada Kamis (30/9).

"Administrasi Kabul sudah tidak ada lagi dan tidak memiliki komponen pemerintahan. Sementara IEA (Imarah Islam Afghanistan), yang memiliki semua komponen pemerintahan, adalah satu-satunya dan perwakilan nyata dari rakyat Afghanistan," cuitnya.


Lewat sebuah surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin (20/9), Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqani membuat sebuah permintaan.

Taliban mengatakan pihaknya telah menominasikan Shaheen sebagai Duta Besar Afghanistan untuk PBB yang baru, menggantikan Ghulam Isaczai yang ditunjuk oleh pemerintahan yang digulingkan.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya