Berita

Wayang Bharatayudha/Net

Jaya Suprana

Jangan Ulang Bharatayudha

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 10:58 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERNYATA Bharatayudha tidak hanya terjadi di padang Kurusetra, India. Pada hakikatnya dalam perjalanan sejarah, setiap bangsa memiliki Bharatayuda masing- masing.

Fakta Sejarah


Amerika Serikat punya Civil War 1861-65 sebagai Bharatayudha Utara lawan Selatan akibat pro-kontra perbudakan yang menelan tak terhitung korban nyawa warga Amerika Serikat sendiri.


Prancis punya Revolusi Prancis yang memenggal kepala banyak kaum aristokrat demi menggulingkan kerajaan namun akhirnya malah memunculkan kekaisaran. Dengan menghabisi keluarga besar sampai ke begundal-begundal dinasti Romanov, revolusi kaum bolshevik mendirikan Uni Sovyet yang akhirnya bubar demi mendirikan negara Rusia bukan monarki sekaligus bukan demokrasi.

Republik Rakyat China setelah berhasil menggusir sesama warga ke pulau Taiwan kemudian memecah-belah bangsa sendiri dengan menyelenggarakan Revolusi Kebudayaan yang kemudian menghadirkan negara terkesan komunis namun sebenarnya super kapitalis secara monopoli mutlak dikuasai partai tunggal yaitu Partai Komunis China.

Akibat terletak pada lokasi geopolitik strategis, maka Afghanistan dan Polandia sama-sama bernasib dipecah-belah oleh bangsa-bangsa lain yang bertetangga maupun nun jauh di sana.

Sejarah kerajaan Inggris penuh dengan pergantian dinasti yang lebih kerap berlumuran darah ketimbang berhias suasana bahagia.

Jerman yang termashur dengan para tokoh adiluhur seperti Beethoven, Goethe Einstein, Mama Merkel pernah menjadi bangsa yang paling bengis di planet bumi akibat keangkaramurkaan Adolf Hitler mengekspor Bharatayudha ke negeri orang lain.

Setelah berhasil memerdekakan diri, bangsa Indonesia menempuh proses pendewasaan diri dengan mengorbankan jutaan nyawa warga Indonesia termasuk ayah kandung saya melalui tragedi nasional G-30-S. Sekolah di mana pada masa kanak-kanak saya belajar dirusak dan dibakar oleh para pembenci PKI untuk kemudian digunakan sebagai kamp konsentasi mereka yang dituduh PKI.

Ibu kandung bersama saudara-saudari kandung saya juga harus mengungsi dari Denpasar ke Semarang lalu lanjut ke Jakarta akibat ketakutan ikut terbunuh di pulau Bali.

Pengingatan


Tidak bijak apabila saya membenarkan tragedi nasional Bharatayudha yang terjadi di negeri sendiri dengan contoh bahwa bangsa lain juga punya tragedi nasional. Sama kurang bahkan tidak bijaknya apabila saya membenarkan pembunuhan yang saya lakukan dengan contoh bahwa ada pula orang lain yang membunuh.

Alasan bahwa setiap penggusuran mutlak butuh pengorbanan demi kepentingan yang dianggap lebih merupakan prioritas lebih penting bagi penggusur juga kurang senonoh apalagi jika yang dikorbankan bukan diri sendiri tetapi orang lain apalagi rakyat yang sama sekali tidak berdaya melawan penggusuran secara paksa sambil sempurna melanggar hukum.

Maka membenarkan tragedi nasional G-30-S dengan alasan negara, bangsa dan rakyat membutuhkan pengorbanan atau apa pun pada hakikatnya sama sekali tidak layak dibenarkan.

Namun bukan berarti kita lalu menghapus fakta tragedi nasional G-30-S dari lembaran sejarah yang diajarkan di sekolah mau pun dari ingatan kolektif bangsa Indonesia di luar sekolah.

Tragedi nasional perlu bahkan wajib senantiasa diingat bersama bukan demi memendam dendam untuk dilampiaskan sebagai balas dendam terhadap sesama warga namun justru demi bersama mencegah jangan sampai tragedi nasional kembali terjadi di masa kini dan di masa mendatang Tanah Air Udara tercinta.

Merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa bukan sebagian namun seluruh rakyat Indonesia dapat meraih cita-cita masyarakat adil dan makmur yang hidup bersama di sebuah negara gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. Tanpa Bharatayudha. Merdeka!

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya