Berita

Wayang Bharatayudha/Net

Jaya Suprana

Jangan Ulang Bharatayudha

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 10:58 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERNYATA Bharatayudha tidak hanya terjadi di padang Kurusetra, India. Pada hakikatnya dalam perjalanan sejarah, setiap bangsa memiliki Bharatayuda masing- masing.

Fakta Sejarah


Amerika Serikat punya Civil War 1861-65 sebagai Bharatayudha Utara lawan Selatan akibat pro-kontra perbudakan yang menelan tak terhitung korban nyawa warga Amerika Serikat sendiri.


Prancis punya Revolusi Prancis yang memenggal kepala banyak kaum aristokrat demi menggulingkan kerajaan namun akhirnya malah memunculkan kekaisaran. Dengan menghabisi keluarga besar sampai ke begundal-begundal dinasti Romanov, revolusi kaum bolshevik mendirikan Uni Sovyet yang akhirnya bubar demi mendirikan negara Rusia bukan monarki sekaligus bukan demokrasi.

Republik Rakyat China setelah berhasil menggusir sesama warga ke pulau Taiwan kemudian memecah-belah bangsa sendiri dengan menyelenggarakan Revolusi Kebudayaan yang kemudian menghadirkan negara terkesan komunis namun sebenarnya super kapitalis secara monopoli mutlak dikuasai partai tunggal yaitu Partai Komunis China.

Akibat terletak pada lokasi geopolitik strategis, maka Afghanistan dan Polandia sama-sama bernasib dipecah-belah oleh bangsa-bangsa lain yang bertetangga maupun nun jauh di sana.

Sejarah kerajaan Inggris penuh dengan pergantian dinasti yang lebih kerap berlumuran darah ketimbang berhias suasana bahagia.

Jerman yang termashur dengan para tokoh adiluhur seperti Beethoven, Goethe Einstein, Mama Merkel pernah menjadi bangsa yang paling bengis di planet bumi akibat keangkaramurkaan Adolf Hitler mengekspor Bharatayudha ke negeri orang lain.

Setelah berhasil memerdekakan diri, bangsa Indonesia menempuh proses pendewasaan diri dengan mengorbankan jutaan nyawa warga Indonesia termasuk ayah kandung saya melalui tragedi nasional G-30-S. Sekolah di mana pada masa kanak-kanak saya belajar dirusak dan dibakar oleh para pembenci PKI untuk kemudian digunakan sebagai kamp konsentasi mereka yang dituduh PKI.

Ibu kandung bersama saudara-saudari kandung saya juga harus mengungsi dari Denpasar ke Semarang lalu lanjut ke Jakarta akibat ketakutan ikut terbunuh di pulau Bali.

Pengingatan


Tidak bijak apabila saya membenarkan tragedi nasional Bharatayudha yang terjadi di negeri sendiri dengan contoh bahwa bangsa lain juga punya tragedi nasional. Sama kurang bahkan tidak bijaknya apabila saya membenarkan pembunuhan yang saya lakukan dengan contoh bahwa ada pula orang lain yang membunuh.

Alasan bahwa setiap penggusuran mutlak butuh pengorbanan demi kepentingan yang dianggap lebih merupakan prioritas lebih penting bagi penggusur juga kurang senonoh apalagi jika yang dikorbankan bukan diri sendiri tetapi orang lain apalagi rakyat yang sama sekali tidak berdaya melawan penggusuran secara paksa sambil sempurna melanggar hukum.

Maka membenarkan tragedi nasional G-30-S dengan alasan negara, bangsa dan rakyat membutuhkan pengorbanan atau apa pun pada hakikatnya sama sekali tidak layak dibenarkan.

Namun bukan berarti kita lalu menghapus fakta tragedi nasional G-30-S dari lembaran sejarah yang diajarkan di sekolah mau pun dari ingatan kolektif bangsa Indonesia di luar sekolah.

Tragedi nasional perlu bahkan wajib senantiasa diingat bersama bukan demi memendam dendam untuk dilampiaskan sebagai balas dendam terhadap sesama warga namun justru demi bersama mencegah jangan sampai tragedi nasional kembali terjadi di masa kini dan di masa mendatang Tanah Air Udara tercinta.

Merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia bahwa bukan sebagian namun seluruh rakyat Indonesia dapat meraih cita-cita masyarakat adil dan makmur yang hidup bersama di sebuah negara gemah ripah loh jinawi, tata tenteram kerta raharja. Tanpa Bharatayudha. Merdeka!

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya