Pengamat ekonomi dan pertambangan Hanifa Sutrisna/Ist
Pengamat ekonomi dan pertambangan Hanifa Sutrisna menyoroti konflik antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Lokataru Haris Azhar soal pengelolaan izin tambang di Blok Wabu, Papua.
Mantan penasihat Direksi PT Antam ini menyayangkan Luhut Binsar Pandjaitan yang terlalu responsif menyikapi, sementara Haris Azhar tidak fokus dengan dirinya sebagai Ketua Lokataru, LSM yang seharusnya menyoroti persoalan kemanusiaan di Blok Wabu Papua itu sendiri.
Menurut Hanifa, KontraS dan Lokataru sejatinya tidak fokus dengan isu yang diangkat lantaran bukan core dua LSM tersebut.
“Bukan core mereka (KontraS dan Lokataru) untuk mempertanyakan perihal kepemilikan Blok Wabu. Nah hal yang sama juga pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) juga tidak seharusnya menjawab kalau dia bukan pemilik dari Blok Wabu,†kata Hanifa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/9).
Hanifa berpandangan, baik Lokataru maupun KontraS seharusnya tidak fokus kepada persoalan siapa pemilik perusahaan yang mengelola Blok Wabu, melainkan persoalan serius lain yakni pembuangan limbah tambang oleh beberapa perusahaan di sana bukan pada tempatnya. Dan diperparah limbahnya justru menimbulkan konflik bagi penambang-penambang liar.
“Menurut saya ini konsennya. Ada yang dianiaya di lokasi, malah ada yang meninggal, ada korban di lokasi limbah tambang itu. Kenapa KontraS dan Lokataru tidak perhatian dengan hal itu,†tanya Hanifa.
Hanifa berpandangan, mengapa Luhut seharusnya tidak menjawab tudingan Haris Azhar dengan menegaskan bahwa dia bukan pemilik perusahaan Tobacom Del Mandiri, yang disebut salah satu perusahaan yang mengelola Blok Wabu. Sementara Tobacom Del Mandiri merupakan holding dari Toba Sejahtera Group yang beberapa sahamnya dimilik Luhut.
Bagai Hanifa, tidak ada yang salah. Pasalnya, Toba Sejahtera Group merupakan perusahaan terbuka atau Tbk yang sahamnya boleh dimiliki atau dibeli oleh siapa saja.
“Karena Toba Sejahtera Group ini adalah perusahaan Tbk, maka semua orang boleh memiliki (sahamnya) mau ASN, pegawai TNI, semuanya boleh,†tandas dia.
“Tidak ada larangan, atau undang-undang yang menyatakan pejabat negara atau ASN, membeli saham di bursa,†tambahnya menekankan.
Oleh sebab itu, Hanifa sangat menyayangkan sikap reaktif Luhut Binsar Pandjaitan terhadap tudingan Haris Azhar ini. Sebab, dari catatan di perusahaan Toba Sejahtera Group maupun Tobacom Del Mandiri, Luhut tidak ada di struktur kepengurusan alias direksi maupun komisaris.
“Kalaupun memiliki saham, kan tidak ada larangan,†tekan Hanifa menandaskan.
Sepatutnya, kata Hanifa, Haris Azhar memperjuangkan agar seluruh lahan tambang yang direlinquish atau diserahkan kepada negara sebagai cadangan untuk selanjutnya pengelolaannya ke depan diutamakan kepada perusahaan-perusahaan negara yang mengurus pertambangan.
"Salah satunya Antam, harusnya yang digaungkan oleh Haris Azhar itu," pungkas Hanifa.
