Berita

Fraksi PKB saat meneri audensi dari perwakilan dari unsu nelayan/RMOL

Politik

PKB: Pajak Mobil Dihapus, Kenapa Pajak Nelayan Naik?

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 20:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tegaskan komitmen mengawal perjuangan atas kebijakan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai tidak berpihak kepada nelayan Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal saat menerima audiensi dengan para perwakilan nelayan, di Ruang Rapat Fraksi PKB, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

"Ini perjuangan yang luar biasa. Kita juga dulu berjuang soal cantrang kita teriak-teriak di komisi sampai bagaimana kita melakukan aksi turun ke jalan. Semoga ini kita bisa lakukan secara persuasif. Kita komunikasi," kata Cucun.


"Ini bagian perjuangan kita semua kami siap mengawal aspirasi bapak-bapak (nelayan) sekalian," tegasnya.

Hadir mendampingi Cucun, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menyesalkan bahwa desain yang disiapkan pemerintah dalam isu kelautan dan perikanan, tidak mencerminkan keberpihakan kepada nasib para nelayan.

Salah satunya, kata Anggia, terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) 85/2021 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kalau tentang posisi PKB, tetap berpihak pada nelayan dalam isu perikanan dan kelautan ini. Salah satu yang kita atau saya kejar adalah desain yang dimiliki pemerintah tidak mencerminkan keberpihakannya kepada para nelayan kita," tuturnya.

Masih dikatakan Anggi, dalam ketentuan PP 85/2021 sangat memberatkan para nelayan, khususnya nelayan tradisional. Di mana ada perubahan pungutan pajak yang kenaikannya mencapai 400 persen.

"Ada beberapa elemen (pada PP 85/2021) yang tidak hanya naik, tetapi berubah karena sampai 400 persen yang tentu sangat memberatkan bagi para nelayan," ujarnya.

Ditambahkan anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, dia mengingatkan agar pemerintah tidak menganaktirikan para nelayan. Apalagi, mengabaikan nasib nelayan tradisional.

"Di tengah masyarakat sulit, di tengah pemerintah memberikan kemudahan di pariwisata, memberikan karpet merah di dunia investasi, bahkan menghapus pajak mobil. Loh kok, sekarang nelayan dipajakin?" tandasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya