Berita

Presiden China Xi Jinping/Net

Dunia

China Kehilangan Momentum BRI, Makin Banyak yang Menentang Sementara Utang Makin Menumpuk

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 19:03 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China tampaknya telah kehilangan kesempatan untuk mewujudkan ambisi besarnya, Belt and Road Initiatives (BRI).

Sebuah studi yang dilakukan oleh AidData pada Rabu (29/9) menunjukkan BRI kehilangan momentum karena semakin banyaknya penolakan internal di negara-negara target dan utang yang terus meningkat. Hal ini justru membuat Beijing rugi.

Menurut AidData, yang merupakan sebuah laboratorium penelitian di College of William and Mary di Amerika Serikat (AS), "proyek abad ini" yang diluncurkan oleh Xi Jinping pada 2013 iru menghadapi tantangan dan reaksi yang signifikan di luar negeri.


BRI sendiri merupakan inisiasi China dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur untuk membangun komunitas di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tetapi baru-baru ini ada beberapa proyek yang justru dihentikan.

“Semakin banyak pembuat kebijakan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menghentikan proyek-proyek BRI profil tinggi karena masalah harga yang terlalu tinggi, korupsi, dan keberlanjutan utang,” kata salah satu penulis studi tersebut, Dr Brad Parks, seperti dimuat The Strait Times pada Rabu (29/9).

Di Malaysia, proyek BRI benilai hampir 12 miliar dolar AS telah dibatalkan. Hal yang sama juga terjadi di Kazakhstan dan Bolivia.

Studi AidData mencatat, ada 13.427 proyek yang didukung China di 165 negara selama 18 tahun terakhir. Total nilainya mencapai 843 miliar dolar AS, atau dua kali lipat dari milik Amerika Serikat.

Tetapi Parks menyoroti adanya perubahan besar dalam sentimen publik yang mempersulit negara-negara tersebut untuk mempertahankan hubungan denagn China.

Data menunjukkan ada semakin banyak proyek yang didukung China telah ditangguhkan atau dibatalkan dengan alasan "penyesalan" di antara negara-negara tersebut, termasuk Kazakhstan, Kosta Rika, dan Kamerun.

Di sisi lain, risiko kredit juga meningkat, dengan eksposur utang China sekarang melebihi 10 persen dari PDB di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah.

AidData menemukan bahwa 35 persen proyek BRI berjuang melawan korupsi, pelanggaran perburuhan, pencemaran lingkungan, dan protes publik.

Meski begitu, jurubicara Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dipimpin China, He Lingxiao berdalih, prinsip-prinsip dalam BRI masuk akal.

"Bagaimana prinsip-prinsip ini akan diterjemahkan ke dalam realitas operasional adalah di mana kami mengadvokasi standar internasional yang tinggi," ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya