Berita

Dirut BTN Haru Koesmahargyo melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat, Rabu (29/9)./Dok

Bisnis

Kunjungan Kerja ke Cikarang, Bekasi dan Karawang, Dirut BTN Pastikan Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 18:43 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan penyaluran bantuan sosial pemerintah seperti Bansos Kementerian Sosial, bantuan subsidi upah (BSU) Kementerian Ketenagakerjaan dan KPR FLPP dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tepat sasaran.

Untuk memastikan penerima bantuan adalah benar-benar rakyat yang membutuhkan, pada Rabu (29/9), Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Cikarang, Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. .

“Saya ingin memastikan berbagai program pemerintah yang diamanahkan kepada Bank BTN berjalan lancar di lapangan dan penerimanya sesuai dengan data yang ada,” jelas Haru usai berdialog dengan pekerja penerima BSU di PT Hanes Supply Chain, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (29/9).


Dalam kunjungan kerja tersebut, selain melakukan peninjauan distribusi BSU di PT Hanes Supply Chain, Haru juga melakukan kunjungan ke rumah tinggal penerima BSU pekerja, kunjungan ke rumah tinggal debitur KPR FLPP BTN dan kunjungan ke rumah tinggal penerima bansos di Karawang.

“Saya melihat semua penerima program pemerintah ini sudah tepat sasaran dan sesuai data dari Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk rumah dengan pembiayaan KPR FLPP juga ditempati sesuai dengan nama debitur yang mengajukan,” jelasnya.

Haru menegaskan, akan melakukan kunjungan serupa ke berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan amanah yang diberikan pemerintah kepada BTN bisa tersalurkan dengan baik dan diterima sesuai data yang diberikan Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan kepada BTN sebagai salah satu penyalur program pemerintah. Amanah ini akan kami jalankan dengan baik dan kami pantau terus agar tidak terjadi kesalahan penyaluran,” tegasnya.

Dalam kunjungannya, Haru menuturkan, program pemerintah seperti BSU telah tepat sasaran seperti yang ditinjau di PT Hanes Supply Chain. "Tadi saya menyaksikan bahwa dana yang diterima ke rekening penerima Bantuan Subsidi Upah juga masuk utuh tanpa potongan," ujar Haru.

Demikian juga dengan penerima KPR FLPP, Haru yang sempat berbincang dengan Eva Suryani debitur yang menikmati fasilitas KPR FLPP, meminta agar rumah yang saat ini menjadi miliknya untuk ditempati sendiri.
"Seperti kita ketahui bahwa penerima KPR bersubsidi itu adalah rumah pertama dan ditempati. Dari yang kami kunjungi tadi, kriteria itu terpenuhi," tuturnya.

Menurut Haru, hingga 10 September 2021 untuk BSU pekerja yang disalurkan melalui Bank BTN sudah tercapai sekitar 100% dan tersalur ke rekening pekerja yang jumlahnya mencapai 430.196 orang dengan nilai mencapai Rp430 miliar. Sedangkan untuk bansos Kementerian Sosial yang disalurkan Bank BTN selama tahun 2021 hingga 22 September 2021 penyalurannya juga telah mencapai 100% baik untuk program keluarga harapan (PKH) maupun program sembako adapun nilainya masing-masing mencapai Rp682,53 miliar dan Rp1,16 triliun.

Sementara untuk penyaluran pembiayaan rumah untuk program KPR FLPP hingga 21 September sudah menembus 93.985 unit dengan nilai mencapai Rp10,3 triliun. Jumlah tersebut telah menyerap sekitar 89% dari kuota KPR FLPP yang diberikan Kementerian PUPR kepada Bank BTN sebanyak 105.562 unit senilai Rp11,2 triliun.

“Bank BTN berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi harapan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Haru.

Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, lanjut Haru, BTN akan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah tersebut.

“Secara korporasi peran BTN sebagai lokomotif dalam pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam pembiayaan rumah bagi MBR akan terus ditingkatkan, sehingga BTN akan tetap menjadi pemeran utama dalam implementasi program pemerintah tersebut,” pungkas Haru.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya