Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Ingin Gabung TPP, Akankah China Berhasil Merebut Kekuatan AS di Asia Pasifik?

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 15:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Aplikasi China untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang sebelumnya disebut Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan sebuah tragedi dan ironi bagi Amerika Serikat (AS).

TPP merupakan karya besar AS untuk "mengamankan" kawasan Asia Pasifik. Namun pada 2017, ketika Presiden Donald Trump berkuasa, ia menarik Washington dari perjanjian perdagangan 11 negara itu. Trump seakan tidak menyadari besarnya potensi TPP yang dapat dijadikan alat paling kuat untuk bersaing dengan China.

Padahal sejak awal, Washington berusaha untuk merangkut kawasan ini. Selama pemerintahannya, George W. Bush mulai menjajaki perjanjian perdagangan dengan mitra-mitra di Asia Pasifik. Namun selama pemerintahan Barack Obama akhirnya TPP terbentuk. Meski fatalnya, Obama menunda ratifikasi.


"Dan sekarang Republik Rakyat China telah mengajukan untuk bergabung dengan perjanjian penerus TPP, CPTPP. Ironi yang tragis, memang," kata Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi di Center for Strategic International Studies (CSIS), Matthew P. Goodman lewat tulisannya di situs resmi lembaga think tank tersebut pada Selasa (28/9).

Goodman mengatakan, TPP memiliki kekuatan yang besar untuk memajukan kepentingan AS di tiga hal, yaitu ekonomi, strategis, dan ekonomi-strategis.

TPP sendiri mengharuskan 11 negara anggota yang mewakili 40 persen ekonomi global untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi mereka dengan preferensi AS. Mereka adalah Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

"Dengan keluarnya AS dan China secara prospektif, CPTPP sekarang lebih cenderung tunduk pada preferensi Beijing daripada mendukung preferensi AS," lanjut Goodman.

Saat ini, walaupun Joe Biden mendukung TPP ketika ia menjadi wakil presiden, tetapi sejumlah orang di timnya tampak tidak sepakat jika AS kembali ke perjanjian itu.

Namun dengan permohonan Beijing untuk bergabung dengan CPTPP yang muncul hanya dua bulan sebelum pertemuan puncak pada November nanti, Washington memiliki tekanan untuk kembali ke jalur TPP.

Meski begitu, Goodman menyebut ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan oleh Biden sebelum kembali ke TPP.

Pertama, Biden setidaknya harus mengisyaratkan minat AS untuk akhirnya menjadi bagian dari pengaturan perdagangan regional yang komprehensif dan berstandar tinggi. Kedua, dia harus menetapkan kondisinya untuk jenis perjanjian yang dapat ditandatangani oleh AS. Ketiga, Biden dapat mengumumkan langkah-langkah lain yang siap dilakukan AS untuk mengembalikannya ke jalur kesepakatan perdagangan regional yang komprehensif.

Dalam sebuah opini baru-baru ini, Thomas Friedman menyebut permohonan China untuk bergabung dengan CPTPP sebagai “komedi tragis” dan “taktik yang sangat nakal.”

Friedman menekankan, kesalahan tragis ada pada AS ketika meninggalkan TPP dan tidak menggantinya dengan sesuatu yang sama kuat.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya