Berita

Presiden AS Joe Biden/Net

Dunia

Ingin Gabung TPP, Akankah China Berhasil Merebut Kekuatan AS di Asia Pasifik?

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 15:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Aplikasi China untuk bergabung dengan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), yang sebelumnya disebut Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan sebuah tragedi dan ironi bagi Amerika Serikat (AS).

TPP merupakan karya besar AS untuk "mengamankan" kawasan Asia Pasifik. Namun pada 2017, ketika Presiden Donald Trump berkuasa, ia menarik Washington dari perjanjian perdagangan 11 negara itu. Trump seakan tidak menyadari besarnya potensi TPP yang dapat dijadikan alat paling kuat untuk bersaing dengan China.

Padahal sejak awal, Washington berusaha untuk merangkut kawasan ini. Selama pemerintahannya, George W. Bush mulai menjajaki perjanjian perdagangan dengan mitra-mitra di Asia Pasifik. Namun selama pemerintahan Barack Obama akhirnya TPP terbentuk. Meski fatalnya, Obama menunda ratifikasi.


"Dan sekarang Republik Rakyat China telah mengajukan untuk bergabung dengan perjanjian penerus TPP, CPTPP. Ironi yang tragis, memang," kata Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi di Center for Strategic International Studies (CSIS), Matthew P. Goodman lewat tulisannya di situs resmi lembaga think tank tersebut pada Selasa (28/9).

Goodman mengatakan, TPP memiliki kekuatan yang besar untuk memajukan kepentingan AS di tiga hal, yaitu ekonomi, strategis, dan ekonomi-strategis.

TPP sendiri mengharuskan 11 negara anggota yang mewakili 40 persen ekonomi global untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi mereka dengan preferensi AS. Mereka adalah Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.

"Dengan keluarnya AS dan China secara prospektif, CPTPP sekarang lebih cenderung tunduk pada preferensi Beijing daripada mendukung preferensi AS," lanjut Goodman.

Saat ini, walaupun Joe Biden mendukung TPP ketika ia menjadi wakil presiden, tetapi sejumlah orang di timnya tampak tidak sepakat jika AS kembali ke perjanjian itu.

Namun dengan permohonan Beijing untuk bergabung dengan CPTPP yang muncul hanya dua bulan sebelum pertemuan puncak pada November nanti, Washington memiliki tekanan untuk kembali ke jalur TPP.

Meski begitu, Goodman menyebut ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan oleh Biden sebelum kembali ke TPP.

Pertama, Biden setidaknya harus mengisyaratkan minat AS untuk akhirnya menjadi bagian dari pengaturan perdagangan regional yang komprehensif dan berstandar tinggi. Kedua, dia harus menetapkan kondisinya untuk jenis perjanjian yang dapat ditandatangani oleh AS. Ketiga, Biden dapat mengumumkan langkah-langkah lain yang siap dilakukan AS untuk mengembalikannya ke jalur kesepakatan perdagangan regional yang komprehensif.

Dalam sebuah opini baru-baru ini, Thomas Friedman menyebut permohonan China untuk bergabung dengan CPTPP sebagai “komedi tragis” dan “taktik yang sangat nakal.”

Friedman menekankan, kesalahan tragis ada pada AS ketika meninggalkan TPP dan tidak menggantinya dengan sesuatu yang sama kuat.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya