Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Moeldoko/Net

Politik

Punya Persoalan Pribadi, Luhut Hingga Moeldoko Harus Dicopot Jokowi

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 10:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sejumlah menteri dan pejabat yang dianggap memiliki banyak konflik dan berbagai persoalan kinerja maupun pribadi, layak untuk dicopot Presiden Joko Widodo saat kembali melakukan reshuffle kabinet.

Siapa saja menteri yang layak direshuffle kali ini? Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, membeberkan beberapa nama menteri tersebut.

"Soal reshuffle saat ini yang harus dilakukan adalah (kepada) Menko Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) atas dugaan bermain proyek tambang di Intan Jaya Papua. Setidaknya dinonaktifkan sampai kasus klir dulu," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Selain itu, lanjut Muslim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut juga layak dicopot karena diprotes oleh Komisi VIII dan publik di mana saat mengumumkan pembatalan haji, menghabiskan dana hingga Rp 21,7 miliar.

"Menag mesti diperiksa oleh KPK. Kenapa di saat negara banyak utang dan negara kesulitan uang, kok bisa Menag hambur-hamburkan uang negara?" kata Muslim.

Menteri berikutnya yang patut direshuffle adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, karena sampai saat ini tidak punu konsep yang jelas untuk memajukan pendidikan Indonesia.

"Malah membiarkan Dirjen Kebudayaan terbitkan kamus yang menonjolkan tokoh-tokoh PKI dan melenyapkan tokoh-tokoh ulama seperti Syeh Hasyim Asyari dan lain-lain dalam kamus sejarah bangsa," jelas Muslim.

"Tidak kah Kemendikbud juga telah kesusupan PKI? Tidakkah ini berbahaya? Apakah PAN mau masuk Kabinet dan dapat porsi di Kemendikbud seperti yang sudah pernah didapatkan PAN sebelumnya?" imbuhnya.

Kemudian yang juga perlu segera dicopot adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, karena terkait dengan kasus yang dilawan oleh ICW.

Mestinya, menurut Muslim, Moeldoko segera dinonaktifkan sampai kasusnya klir. Apalagi keterlibatan Moeldoko sebagai KSP yang ngotot untuk kuasai Demokrat. Bahkan melibatkan Yusril Ihza Mahendara sebagai pengacara untuk gugat AD/ART Partai Demokrat di MA.

"Persoalan ini mengguncang kepercayaan publik ke Jokowi. Sehingga survei kepercayaan publik menurun terhadap Jokowi. Publik akan anggap Jokowi bermain dalam soal Demokrat kalau tidak segera copot atau nonaktifkan Moeldoko. Karena Moeldoko masih KSP," pungkas Muslim.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Penjualan Melorot, Laba Bersih AMMN Nyungsep 79,9 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:55

Korban Tewas Akibat Serangan Moskow Meningkat Hingga 143 Orang

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:39

Genjot Jumlah Wisman, Kemenparekraf Dorong Pengembangan Desa-desa Wisata

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:19

Pengamat: Prabowo Tidak Perlu Didesak Mundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:11

Rusia Ragu ISIS Pelaku Serangan Moskow, Kembali Sudutkan Ukraina

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:05

Golkar Terancam Jadi Partai Keluarga Bila Dipimpin Jokowi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:00

Astronom Kerajaan Inggris Sarankan Pengiriman Robot ke Ruang Angkasa

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:57

Rapat Paripurna ke-14, 272 Anggota DPR Bolos

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:38

Genjot Wisman Jepang, Kemenparekraf Gandeng Garuda Indonesia

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35

Kepala Intelijen Rusia Lakukan Kunjungan ke Korea Utara

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:29

Selengkapnya