Berita

Bekas politikus PSI Viani Limardi/Ist

Politik

Digugat Viani Rp 1 Triliun, PSI Dapat Pukulan Telak dari Kader Sendiri

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:37 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Perlawanan Viani Limardi yang dipecat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta oleh fraksi Parti Solidaritas Indonesia (PSI) jadi sorotan panas masyarakat. Terlebih, Viani pun kini menggugat PSI hingga Rp 1 triliun atas pemecatan dirinya.

Viani Limardi dipecat oleh DPP PSI karena dianggap berulah dan tidak mengikuti instruksi partai. Viani yang pernah tergabung dalam Teman Jokowi sebagai Wakil Ketua DPD Jabodetabek ini juga dituduh melakukan markup dana reses. Viani pun dipecat pada Sabtu kemarin (25/9).

Tidak terima dengan tuduhan menggelembungkan dana reses, Viani pun berencana melakukan upaya hukum. Ia mengancam menggugat DPP PSI  hingga Rp 1 triliun.


Upaya hukum yang dilakukan Viani ini mendapat dukungan dari Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga.

“Amarta mendukung total langkah hukum yang akan dilakukan Viani, dengan menggugat partainya hingga Rp 1 triliun,” kata Rico dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (29/9).

Rico menilai, langkah hukum yang akan dilakukan Viani itu tepat. Sehingga PSI yang suka mencemarkan nama baik orang, sebagaimana yang dilakukan Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menuduhnya sebagai pembohong, mendapat ganjaran.

“Langkah Viani itu akan membuat PSI mendapat pukulan telak dari kadernya sendiri,” kata Rico.

sosok Viani Limardi sejak Senin (27/9) menjadi bahan perbincangan publik yang cukup panas. Pasalnya, DPP PSI mengabarkan bahwa kadernya yang menjadi anggota DPRD DKI Jakarta itu diberhentikan karena telah menggelembungkan dana reses.

Surat pemecatan Viani ditandatangani Ketua Umum PSI Grace Natalie Louisa dan Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni pada 25 September 2021.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya