Berita

Said Didu dan Eko Kunthadi/Repro

Politik

Adu Debat dengan Eko Kunthadi, Said Didu: Harusnya Pangkostrad Buat Diorama Pengganti

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perdebatan pembongkaran diorama yang menggambarkan suasana 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad masih terus menjadi perbincangan masyarakat.

Perdebatan ini pun juga terjadi antara pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dengan pegiat media sosial, Eko Kunthadi saat di acara Catatan Demokrasi bertajuk "Komunis Bangkit Kembali?" yang disiarkan langsung oleh tvOne pada Selasa malam (28/9).

Dalam acara itu, Eko mengatakan bahwa problem yang terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang mengaitkan pembongkaran diorama dengan kebangkitan PKI.


"Problemnya sekarang, ketika ada orang kait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah yang simpel, dan kita belum tahu status patung itu, apakah benar aset negara atau secara pribadi. Kalau itu aset negara ya bisa di-tracking," ujar Eko seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Diambilnya kembali diorama oleh Letjen (Purn) TNI AY Nasution sebagai pengagas merupakan hal biasa layaknya seorang pensiunan yang mengambil barang pribadi yang tertinggal.

"Iya sama kaya orang pensiunan, ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan enggak masalah. Kan bisa seperti itu," kata Eko.

Hal itu berbeda dengan pendapat Said Didu. Mantan Sekretaris BUMN ini menilai jika diorama yang menggambarkan peristiwa 1 Oktober 1965 dianggap sangat penting, pasti akan diganti dengan diorama yang serupa.

"Minimal dia mengganti, karena sudah di museum. Anggaplah bukan aset negara, 'ini punya saya', tapi saya menduga bukan punya dia (AY Nasution), yakin saya. Jadi bisa saja kalau Pak Dudung (Pangkostrad) menganggap itu peristiwa penting, maka 'sebentar dulu bos, aku ganti dulu deh karena ini peristiwa penting'," jelas Said Didu.

Sehingga, Said Didu menilai terdapat dua kombinasi terjadinya pembongkaran diorama. Yaitu, tidak menganggap peristiwa penting, tetapi publik masih menganggap itu peristiwa penting.

"Kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin pasti menyatakan ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat, 'tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh', kira-kira gitu," kata Said.

Tak selesai di situ, Eko kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa saat ini diorama PKI yang masih berdiri di tempat lain, termasuk sejarah peristiwa Lubang Buaya.

"Itu banyak banget dan masih ada sampai sekarang. Saya setuju kalau ini aset negara, kita tracking karena enggak boleh dihilangkan. Tetapi jangan buru-buru menarik (kesimpulan) bahwa ini adalah problemnya PKI," terang Eko.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya