Berita

Said Didu dan Eko Kunthadi/Repro

Politik

Adu Debat dengan Eko Kunthadi, Said Didu: Harusnya Pangkostrad Buat Diorama Pengganti

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perdebatan pembongkaran diorama yang menggambarkan suasana 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad masih terus menjadi perbincangan masyarakat.

Perdebatan ini pun juga terjadi antara pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dengan pegiat media sosial, Eko Kunthadi saat di acara Catatan Demokrasi bertajuk "Komunis Bangkit Kembali?" yang disiarkan langsung oleh tvOne pada Selasa malam (28/9).

Dalam acara itu, Eko mengatakan bahwa problem yang terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang mengaitkan pembongkaran diorama dengan kebangkitan PKI.


"Problemnya sekarang, ketika ada orang kait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah yang simpel, dan kita belum tahu status patung itu, apakah benar aset negara atau secara pribadi. Kalau itu aset negara ya bisa di-tracking," ujar Eko seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Diambilnya kembali diorama oleh Letjen (Purn) TNI AY Nasution sebagai pengagas merupakan hal biasa layaknya seorang pensiunan yang mengambil barang pribadi yang tertinggal.

"Iya sama kaya orang pensiunan, ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan enggak masalah. Kan bisa seperti itu," kata Eko.

Hal itu berbeda dengan pendapat Said Didu. Mantan Sekretaris BUMN ini menilai jika diorama yang menggambarkan peristiwa 1 Oktober 1965 dianggap sangat penting, pasti akan diganti dengan diorama yang serupa.

"Minimal dia mengganti, karena sudah di museum. Anggaplah bukan aset negara, 'ini punya saya', tapi saya menduga bukan punya dia (AY Nasution), yakin saya. Jadi bisa saja kalau Pak Dudung (Pangkostrad) menganggap itu peristiwa penting, maka 'sebentar dulu bos, aku ganti dulu deh karena ini peristiwa penting'," jelas Said Didu.

Sehingga, Said Didu menilai terdapat dua kombinasi terjadinya pembongkaran diorama. Yaitu, tidak menganggap peristiwa penting, tetapi publik masih menganggap itu peristiwa penting.

"Kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin pasti menyatakan ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat, 'tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh', kira-kira gitu," kata Said.

Tak selesai di situ, Eko kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa saat ini diorama PKI yang masih berdiri di tempat lain, termasuk sejarah peristiwa Lubang Buaya.

"Itu banyak banget dan masih ada sampai sekarang. Saya setuju kalau ini aset negara, kita tracking karena enggak boleh dihilangkan. Tetapi jangan buru-buru menarik (kesimpulan) bahwa ini adalah problemnya PKI," terang Eko.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

KAI Gelar Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Cek Syarat dan Ketentuannya

Kamis, 26 Maret 2026 | 22:00

Anwar Ibrahim Lega Kapal Malaysia Bisa Lewat Selat Hormuz

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:58

Jadwal FIFA Series 2026 Timnas Indonesia Lawan Saint Kitts dan Nevis

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:49

Langkah Mundur Letjen Yudi Abrimantyo Sesuai Prinsip Intelijen

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:31

Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:15

Inggris Cegat Kapal Bayangan Rusia, Tuding Putin Raup Untung Minyak dari Perang

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:13

Prabowo Blusukan ke Bantaran Rel Senen, Janjikan Hunian Layak untuk Warga

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:06

Prabowo Harus Berhati-hati dengan Pernyataan Ngawur Bahlil

Kamis, 26 Maret 2026 | 21:01

Fatamorgana Ekonomi Nasional

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:34

“Aku Harus Mati”: Horor tentang Ambisi dan Harga Sebuah Validasi

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:20

Selengkapnya