Berita

Said Didu dan Eko Kunthadi/Repro

Politik

Adu Debat dengan Eko Kunthadi, Said Didu: Harusnya Pangkostrad Buat Diorama Pengganti

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Perdebatan pembongkaran diorama yang menggambarkan suasana 1 Oktober 1965 di Museum Dharma Bhakti Kostrad masih terus menjadi perbincangan masyarakat.

Perdebatan ini pun juga terjadi antara pengamat kebijakan publik yang juga mantan Sekretaris BUMN, Said Didu dengan pegiat media sosial, Eko Kunthadi saat di acara Catatan Demokrasi bertajuk "Komunis Bangkit Kembali?" yang disiarkan langsung oleh tvOne pada Selasa malam (28/9).

Dalam acara itu, Eko mengatakan bahwa problem yang terjadi dikarenakan adanya pihak-pihak yang mengaitkan pembongkaran diorama dengan kebangkitan PKI.


"Problemnya sekarang, ketika ada orang kait-kaitkan dengan kebangkitan PKI sebuah yang simpel, dan kita belum tahu status patung itu, apakah benar aset negara atau secara pribadi. Kalau itu aset negara ya bisa di-tracking," ujar Eko seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/9).

Diambilnya kembali diorama oleh Letjen (Purn) TNI AY Nasution sebagai pengagas merupakan hal biasa layaknya seorang pensiunan yang mengambil barang pribadi yang tertinggal.

"Iya sama kaya orang pensiunan, ada barangnya ketinggalan diambil lagi kan enggak masalah. Kan bisa seperti itu," kata Eko.

Hal itu berbeda dengan pendapat Said Didu. Mantan Sekretaris BUMN ini menilai jika diorama yang menggambarkan peristiwa 1 Oktober 1965 dianggap sangat penting, pasti akan diganti dengan diorama yang serupa.

"Minimal dia mengganti, karena sudah di museum. Anggaplah bukan aset negara, 'ini punya saya', tapi saya menduga bukan punya dia (AY Nasution), yakin saya. Jadi bisa saja kalau Pak Dudung (Pangkostrad) menganggap itu peristiwa penting, maka 'sebentar dulu bos, aku ganti dulu deh karena ini peristiwa penting'," jelas Said Didu.

Sehingga, Said Didu menilai terdapat dua kombinasi terjadinya pembongkaran diorama. Yaitu, tidak menganggap peristiwa penting, tetapi publik masih menganggap itu peristiwa penting.

"Kalau dia menganggap peristiwa penting, seorang pemimpin pasti menyatakan ini peristiwa penting bagi Angkatan Darat, 'tolong jangan dihapuskan dulu, saya ganti dulu deh', kira-kira gitu," kata Said.

Tak selesai di situ, Eko kembali menyampaikan dan menegaskan bahwa saat ini diorama PKI yang masih berdiri di tempat lain, termasuk sejarah peristiwa Lubang Buaya.

"Itu banyak banget dan masih ada sampai sekarang. Saya setuju kalau ini aset negara, kita tracking karena enggak boleh dihilangkan. Tetapi jangan buru-buru menarik (kesimpulan) bahwa ini adalah problemnya PKI," terang Eko.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya