Jokowi Setuju 56 Pegawai KPK Direkrut Polri, Mahfud MD: Kontroversi TWK Bisa Diakhiri

Kontroversi mengenai alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) harus segera diakhiri.

Terlebih setelah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk merekrut 56 pegawai KPK yang gagal alih status ASN menjadi bagian dari Polri.

“Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan,” ajak Menteri Koordinator Bidan Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya pagi ini, Rabu (29/9).

Mahfud menjelaskan bahwa langkah KPK melakukan TWK tidak salah. Apalagi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstusi (MK) sudah memberi keputusan bahwa TWK legal.

Sementara kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar.

Dasarnya, Pasal 3 Ayat (1) PP 17/ 2020 yang berbunyi, "Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS”.

“Selain itu presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri (juga institusi lain) sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU 30/2014,” tegasnya.

Terakhir, Mahfud menekankan bahwa Novel Baswedan cs bukan direkrut sebagai penyidik oleh Polri. Tapi sebagai ASN di Polri.

“Nanti tugasnya diatur lagi,” tutupnya.