Berita

Salim Segaf Al Jufri dan Ridwan Kamil melakukan panen padi hasil petani milenial Jabar/RMOLJabar

Politik

Panen Padi bersama Petinggi PKS, Ridwan Kamil Dorong Petani Milenial Terus Berinovasi

RABU, 29 SEPTEMBER 2021 | 07:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri, panen padi karya petani milenial di Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (28/9).

Dalam seremoni tersebut, tampak hadir Sekretaris Jenderal  PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsyi, dan Bupati Karawang, Cellica Nurchadiana.

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Kang Emil ini meyakini, lahan pertanian adalah masa depan bagi anak muda  Jawa Barat. Pasalnya, Pemprov Jabar bakal mendorong penggunaan teknologi terbaru untuk mengembangkan sektor  pertanian.


“Total lahan pertanian di Jawa Barat seluas 2,4 juta hektare dan gabah kita surplus 2,2 juta ton. Oleh sebab itu kita terus mendorong gerakan petani milenial untuk melakukan inovasi,” ujar Kang Emil, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Mantan Walikota Bandung itu mengaku telah berhasil menerapkan metode baru budidaya padi di tiga kabupaten. Di mana satu hektare lahan bisa menghasilkan 10 hingga 11 ton gabah.

“Kita bakal bagikan metodenya kepada semua petani yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Sementara itu, Salim Segaf Al Jufri menekankan pentingnya regenerasi di kalangan petani guna melahirkan petani milenial. Sebab, menurut data BPS, 60,8 persen petani di Indonesia berusia di atas 45 tahun.

"PKS mendorong pemerintah untuk memberikan akses permodalan dan insentif bagi profesi petani sehingga menarik generasi muda menjadi petani. Saat ini, regenerasi petani berjalan lambat dan berakibat pada banyaknya petani dengan usia lanjut," ujarnya.

Salim juga berpesan agar negara melindungi petani dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan petani. Serta meminta tata niaga komoditas pertanian harus berpihak pada kepentingan petani. Harus ada kebijakan agar harga tetap stabil sehingga petani tidak menanggung rugi terutama saat panen.

"Jangan ada lagi impor beras justru saat panen raya. Negara harus melindungi petani. Ini tanggung jawab pemerintah membantu petani sesuai amanat UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," tegasnya.

Salim juga menjelaskan, masa depan dunia adalah ketahanan pangan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dari sektor pertanian, sehingga ke depan bisa menjadi negara besar jika keberpihakan terhadap petani dilakukan pemerintah.

"PKS pernah mengirim Pak Anton Apriantono sebagai Menteri Pertanian dan berhasil melakukan swasembada beras sehingga tak perlu impor beras," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya