Berita

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI/RMOL

Politik

PDIP Lebih Setuju Pemilu Serentak Digelar 21 Februari 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 17:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi PDI Perjuangan lebih sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari.

Usulan KPU RI, berbeda dengan keputusan pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei sebagai tanggal gelaran Pemilu serentak 2024.

"Kalau kita sebenarnya lebih dekat dengan usulan KPU setelah kita hitung-hitung. Meskipun untuk sampai pada tanggal yang benar-benar fix, kita masih mendalami," ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).


Dikatakan Arif Wibowo, PDIP keberatan dengan alasan jika kemudian gelaran Pemilu Serentak digelar 15 Mei. Salah satunya, adalah soal mepetnya dengan gelaran Pilkada Serentak yang digelar pada November di tahun yang sama.

"Untuk syarat pencalonan kepala daerah perlu diketahui dahulu jumlah kursi DPRD yang didapatkan. Ditambah jika ada putaran kedua Pilpres membuat waktu antara Pemilu dan Pilkada semakin sempit," terang Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP ini.

Untuk itu, kata Arif, PDIP memandang bila hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024 jatuh pada bulan Mei, hanya akan menambah kerumitan dan masalah kepemiluan.

Belum lagi, lanjutnya, jika pemungutan pada Mei 2024, maka masa kampanye melewati bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

"Kalau kemudian masa kampanye melewati Ramadhan, kemudian Idulfitri, selain tidak elok karena itu bulan suci umat islam, cost politiknya tidak terhindarkan semakin mahal," demikian Arif.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya