Berita

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI/RMOL

Politik

PDIP Lebih Setuju Pemilu Serentak Digelar 21 Februari 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 17:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi PDI Perjuangan lebih sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari.

Usulan KPU RI, berbeda dengan keputusan pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei sebagai tanggal gelaran Pemilu serentak 2024.

"Kalau kita sebenarnya lebih dekat dengan usulan KPU setelah kita hitung-hitung. Meskipun untuk sampai pada tanggal yang benar-benar fix, kita masih mendalami," ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).


Dikatakan Arif Wibowo, PDIP keberatan dengan alasan jika kemudian gelaran Pemilu Serentak digelar 15 Mei. Salah satunya, adalah soal mepetnya dengan gelaran Pilkada Serentak yang digelar pada November di tahun yang sama.

"Untuk syarat pencalonan kepala daerah perlu diketahui dahulu jumlah kursi DPRD yang didapatkan. Ditambah jika ada putaran kedua Pilpres membuat waktu antara Pemilu dan Pilkada semakin sempit," terang Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP ini.

Untuk itu, kata Arif, PDIP memandang bila hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024 jatuh pada bulan Mei, hanya akan menambah kerumitan dan masalah kepemiluan.

Belum lagi, lanjutnya, jika pemungutan pada Mei 2024, maka masa kampanye melewati bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

"Kalau kemudian masa kampanye melewati Ramadhan, kemudian Idulfitri, selain tidak elok karena itu bulan suci umat islam, cost politiknya tidak terhindarkan semakin mahal," demikian Arif.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya