Berita

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI/RMOL

Politik

PDIP Lebih Setuju Pemilu Serentak Digelar 21 Februari 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 17:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi PDI Perjuangan lebih sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari.

Usulan KPU RI, berbeda dengan keputusan pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei sebagai tanggal gelaran Pemilu serentak 2024.

"Kalau kita sebenarnya lebih dekat dengan usulan KPU setelah kita hitung-hitung. Meskipun untuk sampai pada tanggal yang benar-benar fix, kita masih mendalami," ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).


Dikatakan Arif Wibowo, PDIP keberatan dengan alasan jika kemudian gelaran Pemilu Serentak digelar 15 Mei. Salah satunya, adalah soal mepetnya dengan gelaran Pilkada Serentak yang digelar pada November di tahun yang sama.

"Untuk syarat pencalonan kepala daerah perlu diketahui dahulu jumlah kursi DPRD yang didapatkan. Ditambah jika ada putaran kedua Pilpres membuat waktu antara Pemilu dan Pilkada semakin sempit," terang Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP ini.

Untuk itu, kata Arif, PDIP memandang bila hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024 jatuh pada bulan Mei, hanya akan menambah kerumitan dan masalah kepemiluan.

Belum lagi, lanjutnya, jika pemungutan pada Mei 2024, maka masa kampanye melewati bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

"Kalau kemudian masa kampanye melewati Ramadhan, kemudian Idulfitri, selain tidak elok karena itu bulan suci umat islam, cost politiknya tidak terhindarkan semakin mahal," demikian Arif.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya