Berita

Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI/RMOL

Politik

PDIP Lebih Setuju Pemilu Serentak Digelar 21 Februari 2024

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 17:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi PDI Perjuangan lebih sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk jadwal pencoblosan Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari.

Usulan KPU RI, berbeda dengan keputusan pemerintah yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei sebagai tanggal gelaran Pemilu serentak 2024.

"Kalau kita sebenarnya lebih dekat dengan usulan KPU setelah kita hitung-hitung. Meskipun untuk sampai pada tanggal yang benar-benar fix, kita masih mendalami," ujar Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PDIP di Komisi II, Arif Wibowo di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).


Dikatakan Arif Wibowo, PDIP keberatan dengan alasan jika kemudian gelaran Pemilu Serentak digelar 15 Mei. Salah satunya, adalah soal mepetnya dengan gelaran Pilkada Serentak yang digelar pada November di tahun yang sama.

"Untuk syarat pencalonan kepala daerah perlu diketahui dahulu jumlah kursi DPRD yang didapatkan. Ditambah jika ada putaran kedua Pilpres membuat waktu antara Pemilu dan Pilkada semakin sempit," terang Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDIP ini.

Untuk itu, kata Arif, PDIP memandang bila hari pencoblosan Pemilu Serentak 2024 jatuh pada bulan Mei, hanya akan menambah kerumitan dan masalah kepemiluan.

Belum lagi, lanjutnya, jika pemungutan pada Mei 2024, maka masa kampanye melewati bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

"Kalau kemudian masa kampanye melewati Ramadhan, kemudian Idulfitri, selain tidak elok karena itu bulan suci umat islam, cost politiknya tidak terhindarkan semakin mahal," demikian Arif.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya