Berita

Ilustrasi PTM/Ist

Politik

PTM Harus Jamin Keselamatan Siswa dan Guru, Evaluasi Berkala dan Penguatan Mitigasi Wajib Dilakukan

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 14:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Idealnya, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas digelar saat terjadi tren penurunan kasus secara signifikan, atau penularan Covid-19 di masyarakat mulai terkendali seperti saat ini.

Namun walau kasus sudah turun, bukan berarti tidak ada potensi penularan. Itulah kenapa pembukaan sekolah harus benar-benar menjamin keselamatan siswa dan guru dari Covid-19.

Nah, salah satu strategi agar tidak terjadi penularan selama PTM terbatas sehingga bisa dilaksanakan secara berkelanjutan adalah, daerah secara berkala melakukan evaluasi dan terus menguatkan mitigasi atau pencegahan Covid-19 di semua sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas.


Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) harus memimpin dan memantau langsung PTM terbatas di wilayahnya masing-masing. Konsentrasi penuh kepala daerah terhadap pelaksanaan PTM terbatas ini penting agar kebijakan pembukaan sekolah ini bisa berkelanjutan dan terus mengedepankan keselamatan peserta didik dan tenaga pengajar.

Agar PTM terbatas bisa berkelanjutan, evaluasi secara berkala wajib dilakukan dan hasilnya diumumkan kepada publik.

“Kita berharap tren penurunan kasus di Indonesia terus terjadi dan pandemi bisa semakin terkendali sehingga PTM terbatas bisa berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan PTM terbatas semaksimal mungkin harus mendukung upaya kita untuk terus mengendalikan pandemi yang saat ini trennya sudah mulai membaik," ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

"Artinya, semua celah yang berpotensi terjadinya penularan di sekolah harus ditutup rapat-rapat. Menutup semua celah ini bisa dilakukan jika semua daerah melakukan evaluasi PTM terbatas secara berkala dan terus menerus melakukan penguatan mitigasi Covid-19 di sekolah-sekolah,” sambungnya.

Ditambahkan Fahira, berbagai penguatan mitigasi Covid-19 selama PTM terbatas harus mendapat prioritas tinggi. Salah satu bentuk mitigasi adalah evaluasi menyeluruh protokol kesehatan saat anak berangkat sekolah, saat di sekolah, dan pulang sekolah yang dilakukan secara berkala.

Evaluasi berguna untuk mengidentifikasi dan menutup celah terjadinya penularan dan menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) secara terus menerus untuk mencegah munculnya kasus positif saat PTM terbatas berlangsung.

Selain itu, aktivitas pengamatan yang sistematis dan terus menerus situasi penularan Covid-19 (surveilans) selama PTM terbatas terutama melalui tes, tracing, dan treatment (3T) menjadi pilihan utama untuk menutup celah terjadinya potensi penularan.

“Kita semua tentunya sangat berharap PTM terbatas ini berjalan aman tanpa ada satupun terjadi kasus penularan, sehingga ke depan kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa berkelanjutan," ucapnya.

"Untuk memastikan tidak terjadi penularan selama PTM terbatas ini, kita harus memaksimalkan dan optimalkan kegiatan evaluasi berkala, penguatan mitigasi dan surveilans untuk menutup semua potensi penularan,” pungkas Senator Jakarta ini.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Mahkota Peradaban adalah Kemanusiaan

Senin, 26 Januari 2026 | 17:59

Thomas Djiwandono Ulas Arah Kebijakan Ekonomi di Hadapan DPR

Senin, 26 Januari 2026 | 17:49

Pemkab Bekasi Larang Developer Bangun Rumah Baru

Senin, 26 Januari 2026 | 17:46

Pengamat: SP3 Eggi Sudjana Perlu Dikaji Ulang

Senin, 26 Januari 2026 | 17:31

Adies Kadir Diusulkan jadi Calon Hakim MK Gantikan Arief Hidayat

Senin, 26 Januari 2026 | 17:26

Oknum TNI AL Pengeroyok Buruh di Talaud Bakal Ditindak Tegas

Senin, 26 Januari 2026 | 17:13

KLH Tunggu Langkah Kementerian Lain soal Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Senin, 26 Januari 2026 | 16:58

Noel Ebenezer Ingatkan Purbaya: Ada Pesta Bandit Terganggu

Senin, 26 Januari 2026 | 16:53

Longsor Watukumpul

Senin, 26 Januari 2026 | 16:51

Habiburokhman: Rekomendasi DPR kepada Polri Bersifat Mengikat

Senin, 26 Januari 2026 | 16:42

Selengkapnya