Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi/RMOL

Politik

Adhie Massardi Ingatkan Luhut B. Pandjaitan: Jangan Bikin Malu Gus Dur!

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 13:22 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sepak terjang Luhut Binsar Pandjaitan yang memperkarakan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti dinilai mempermalukan Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Apalagi, belakangan Luhut menantang Haris Azhar dan Fatia untuk membeberkan bukti-bukti adanya bisnis tambang di Papua yang disinyalir menyeret nama Luhut.

Menurut mantan Jurubicara Gus Dur, Adhie Massardi, apa yang dilakukan Luhut ini berbeda dengan pandangan Gus Dur saat menjadi presiden.


"Gus Dur dulu menjelaskan, orang luar seperti kita ini, NGO (non-governmental organization), wartawan, mengkritik penguasa selalu berdasarkan fakta. Tapi fakta-fakta dari LSM tidak bisa memiliki kekuatan hukum," kata Adhie dikutip dari channel YouTube wartawan senior Hersubeno Arief, Selasa (28/9).

Pun demikian dengan apa yang disampaikan Haris Azhar dan Fatia terkait dugaan bisnis tambang yang dimiliki Luhut di Papua. Haris yang bernaung di Lokataru dan Fatia di Kontras tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengusut secara hukum.

"Civil society ini ibarat mencium bau kentut, tapi soal siapa yang kentut itu harus diselidiki oleh orang yang memiliki kewenangan. Kontras dan Haris Azhar jika diberi kewenangan penyelidikan, ketemu (fakta secara hukum), tapi kan tidak punya (kewenangan)," jelasnya.

"Di seluruh dunia, kritik NGO tidak pernah diminta sebagai bukti hukum, nanti aparat hukum yang mengubahnya menjadi bukti hukum," sambungnya.

Oleh karenanya, Adhie yang juga bergelut di Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini berharap ke depan bisa bertemu dengan Luhut secara langsung. Sebab Luhut merupakan sosok yang besar oleh jasa Gus Dur.

"Suatu saat saya perlu bertemu Pak Luhut, jangan bikin malu Gus Dur. Masa NGO diminta untuk memberikan bukti-bukti hukum," tandasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya