Berita

Lambang Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia/Net

Politik

KAMI Desak Mahfud, Prabowo, dan Hadi Beri Klarifikasi Soal Kabar Anasir PKI Menyusup ke TNI

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 10:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

RMOL. Indikasi kuat akan bangkitnya kembali paham komunis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kenyataan yang perlu diwaspadai sedini mungkin.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo telah menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) memang telah dibubarkan menyusul kegagalan kudeta mereka di tahun 1965. Namun, kini anasir pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI.

Baca: Gatot Nurmantyo Perlihatkan Indikasi PKI Telah Menyusup ke Tubuh TNI


Atas alasan itu, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dengan misi jati dirinya memiliki tekad untuk menyelamatkan Indonesia.

Begitu tegas Sekretaris KAMI Lintas Provinsi Sutoyo Abadi dalam keterangan tertulis mengenai sikap KAMI Lintas Provinsi tentang “Indikasi Anasir Pendukung PKI Telah Masuk Kembali ke Tubuh TNI” kepada wartawan, Selasa (28/9).

Pernyataan tertulis ini ditandatangani oleh KAMI Jawa Tengah, KAMI DIY, KAMI Jawa Timur, KAMI Jawa Barat, KAMI DKI Jakarta, KAMI Banten, KAMI Sumatera Utara, KAMI Riau, KAMI Kalimantan Barat, dan KAMI Sumatera Selatan.

“KAMI mendukung sepenuhnya semua statemen Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo,” tegasnya.

Presidium KAMI Jabar Syafril Sjofyan mengurai bahwa Presidium KAMI Lintas Provinsi mendesak 3 pejabat untuk mememberi klarifikasi tentang pernyataan Gatot Nurmantyo, yang juga presidium KAMI.

Ketiganya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

”Segera berikan klarifikasi tentang anasir pendukung PKI telah masuk kembali ke tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI),” tegasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya