Pelonggaran PPKM Harus Libatkan Ahli dan Kolaborasi Antarinstansi

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di sejumlah daerah perlu didukung dengan kolaborasi antarinstansi yang baik.

Pun demikian dengan pembukaan kembali sejumlah kegiatan di area publik. Pelonggaran ini perlu disupervisi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.

"Dalam kaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 pada satu aktivitas masyarakat, para ahli kesehatan dan epidemiolog saya kira bisa dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Selasa (28/9).

Menurut Lestari, upaya membuka kembali sejumlah aktivitas di ruang publik di masa pandemi memang membutuhkan pertimbangan yang matang dan melibatkan para pemangku kepentingan yang memiliki kompetensi yang tepat.

Bahkan, tambahnya, bisa juga melibatkan hingga tingkat keluarga agar aktivitas tersebut bisa dipastikan hanya melibatkan orang-orang yang bebas Covid-19.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di tingkat PAUD, sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas, membangun komunikasi yang intens antara guru dan orang tua murid merupakan langkah strategis untuk mencegah potensi penyebaran Covid-19 di sekolah.

Selain itu, evaluasi pelaksanaan sejumlah aktivitas di ruang publik juga harus melibatkan orang-orang yang memiliki kompetensi, sehingga hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat untuk menjawab sejumlah tantangan yang muncul di masa pandemi ini.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu berharap, semua upaya penyesuaian yang dilakukan para pemangku kepentingan di masa pandemi ini dilakukan secara konsisten dengan strategi yang tepat dan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa.

Saat ini, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana sejumlah aktivitas masyarakat di sektor ekonomi, pendidikan dan sosial budaya bisa dibuka kembali di masa pandemi ini dengan aman dan terkendali.

"Tujuannya antara lain agar perekonomian nasional bisa bergerak, peserta didik terlepas dari ancaman learning loss dan masyarakat bisa beraktivitas dengan norma-norma baru yang berlaku," tandasnya.