Berita

Gubernur New York Kathy Hochul/Net

Dunia

Buktikan Ancaman, Rumah Sakit New York Mulai Memecat Nakes yang Menolak Divaksin

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Kota New York akhirnya benar-benar membuktikan ancamannya untuk memecat petugas kesehatan di sejumlah rumah sakit karena menolak untuk melakukan vaksinasi Covid.

Dokter dan perawat - dan juga staf pendukung, seperti pekerja layanan makanan dan petugas kebersihan - telah diberikan waktu hingga 27 September untuk mendapatkan setidaknya suntikan vaksin pertama mereka dalam salah satu rencana paling agresif di negara ini untuk melindungi pasien.

Sementara masih banyak yang belum divaksin. Itu berarti ribuan pekerja perawatan kesehatan dipaksa keluar dari pekerjaan mereka dalam minggu ini.


Walikota New York City Bill de Blasio mengatakan pada konferensi pers Senin (27/9) waktu setempat, bahwa rumah sakit kota belum melihat dampak besar dari mandat tersebut. Dia mengaku sangat khawatir ada daerah lain yang juga memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah.

Seorang juru bicara Catholic Health, salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di Western New York, mengatakan telah mencapai kepatuhan penuh, menghitung anggota staf yang telah divaksinasi, mereka yang mendapat pengecualian, dan beberapa yang telah diskors tanpa dibayar.

Ia menolak untuk mengatakan berapa banyak pekerja yang telah diskors atau diberikan pengecualian karena alasan medis atau agama. Pihaknya terpaksa menunda sejumlah kecil operasi akibat kebijakan tersebut.

Sementara Pusat Medis Erie County di Buffalo terpaksa menangguhkan operasi rawat inap dan telah berhenti menerima pasien perawatan intensif dari rumah sakit lain saat bersiap untuk memecat ratusan karyawan yang tidak divaksinasi.

Juru bicaranya, Peter Cutler, mengatakan keputusan untuk membatasi beberapa operasi, karena ancaman kurangnya tenaga medis, akan merugikan keuangan rumah sakit.

"Operasi rawat inap menghasilkan sekitar 1 juta dolar AS per minggu," katanya, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/9).

Ia berada pada pilihan yang sulit, membuat keputusan yang berdampak membawa perubahan dan harus  memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan dengan miminimalkan pengaruhnya.

"Secara finansial, ini masalah besar," lanjutnya.

Dorongan inokulasi datang ketika Presiden Joe Biden dan para pemimpin politik negara bagian dan federal lainnya meningkatkan tekanan pada orang Amerika yang tidak divaksinasi, beberapa di antaranya menolak mandat dengan alasan agama atau kesehatan.

Departemen kesehatan negara bagian New York mengeluarkan perintah bulan lalu yang mengamanatkan bahwa semua petugas kesehatan menerima setidaknya suntikan Covid-19 pertama mereka pada 27 September.

"Dari 43.000 karyawan di 11 rumah sakit umum di New York City, sekitar 5.000 tidak divaksinasi," kata Dr. Mitchell Katz, kepala NYC Health + Hospitals pada konferensi pers dengan de Blasio.

Katz mengatakan 95 persen perawat divaksinasi dan semua fasilitas kelompok itu terbuka dan berfungsi penuh pada hari Senin.

Pada hari Sabtu, Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan Garda Nasional dan pekerja medis di luar negara bagian untuk mengisi kekurangan staf, dengan 16 persen dari 450.000 staf rumah sakit negara bagian tidak sepenuhnya divaksinasi.

"Pekerja kesehatan yang dipecat karena menolak untuk divaksinasi tidak akan memenuhi syarat untuk asuransi pengangguran kecuali mereka dapat memberikan permintaan akomodasi medis yang disetujui oleh dokter," kata kantor Hochul.

Seorang hakim federal di Albany untuk sementara memerintahkan pejabat negara bagian New York untuk mengizinkan pengecualian agama untuk mandat vaksin yang diberlakukan negara pada petugas kesehatan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya