Berita

Gubernur New York Kathy Hochul/Net

Dunia

Buktikan Ancaman, Rumah Sakit New York Mulai Memecat Nakes yang Menolak Divaksin

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 08:20 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Kota New York akhirnya benar-benar membuktikan ancamannya untuk memecat petugas kesehatan di sejumlah rumah sakit karena menolak untuk melakukan vaksinasi Covid.

Dokter dan perawat - dan juga staf pendukung, seperti pekerja layanan makanan dan petugas kebersihan - telah diberikan waktu hingga 27 September untuk mendapatkan setidaknya suntikan vaksin pertama mereka dalam salah satu rencana paling agresif di negara ini untuk melindungi pasien.

Sementara masih banyak yang belum divaksin. Itu berarti ribuan pekerja perawatan kesehatan dipaksa keluar dari pekerjaan mereka dalam minggu ini.

Walikota New York City Bill de Blasio mengatakan pada konferensi pers Senin (27/9) waktu setempat, bahwa rumah sakit kota belum melihat dampak besar dari mandat tersebut. Dia mengaku sangat khawatir ada daerah lain yang juga memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah.

Seorang juru bicara Catholic Health, salah satu penyedia layanan kesehatan terbesar di Western New York, mengatakan telah mencapai kepatuhan penuh, menghitung anggota staf yang telah divaksinasi, mereka yang mendapat pengecualian, dan beberapa yang telah diskors tanpa dibayar.

Ia menolak untuk mengatakan berapa banyak pekerja yang telah diskors atau diberikan pengecualian karena alasan medis atau agama. Pihaknya terpaksa menunda sejumlah kecil operasi akibat kebijakan tersebut.

Sementara Pusat Medis Erie County di Buffalo terpaksa menangguhkan operasi rawat inap dan telah berhenti menerima pasien perawatan intensif dari rumah sakit lain saat bersiap untuk memecat ratusan karyawan yang tidak divaksinasi.

Juru bicaranya, Peter Cutler, mengatakan keputusan untuk membatasi beberapa operasi, karena ancaman kurangnya tenaga medis, akan merugikan keuangan rumah sakit.

"Operasi rawat inap menghasilkan sekitar 1 juta dolar AS per minggu," katanya, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (28/9).

Ia berada pada pilihan yang sulit, membuat keputusan yang berdampak membawa perubahan dan harus  memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan dengan miminimalkan pengaruhnya.

"Secara finansial, ini masalah besar," lanjutnya.

Dorongan inokulasi datang ketika Presiden Joe Biden dan para pemimpin politik negara bagian dan federal lainnya meningkatkan tekanan pada orang Amerika yang tidak divaksinasi, beberapa di antaranya menolak mandat dengan alasan agama atau kesehatan.

Departemen kesehatan negara bagian New York mengeluarkan perintah bulan lalu yang mengamanatkan bahwa semua petugas kesehatan menerima setidaknya suntikan Covid-19 pertama mereka pada 27 September.

"Dari 43.000 karyawan di 11 rumah sakit umum di New York City, sekitar 5.000 tidak divaksinasi," kata Dr. Mitchell Katz, kepala NYC Health + Hospitals pada konferensi pers dengan de Blasio.

Katz mengatakan 95 persen perawat divaksinasi dan semua fasilitas kelompok itu terbuka dan berfungsi penuh pada hari Senin.

Pada hari Sabtu, Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan Garda Nasional dan pekerja medis di luar negara bagian untuk mengisi kekurangan staf, dengan 16 persen dari 450.000 staf rumah sakit negara bagian tidak sepenuhnya divaksinasi.

"Pekerja kesehatan yang dipecat karena menolak untuk divaksinasi tidak akan memenuhi syarat untuk asuransi pengangguran kecuali mereka dapat memberikan permintaan akomodasi medis yang disetujui oleh dokter," kata kantor Hochul.

Seorang hakim federal di Albany untuk sementara memerintahkan pejabat negara bagian New York untuk mengizinkan pengecualian agama untuk mandat vaksin yang diberlakukan negara pada petugas kesehatan.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Telkom Buka Suara Soal Tagihan ‘Telepon Tidur’ Rp9 Triliun Pertahun

Kamis, 25 April 2024 | 21:18

UPDATE

Misi Dagang ke Maroko Catatkan Transaksi Potensial Rp276 Miliar

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:51

Zita Anjani Bagi-bagi #KopiuntukPalestina di CFD Jakarta

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:41

Bapanas: Perlu Mental Berdikari agar Produk Dalam Negeri Dapat Ditingkatkan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:33

Sadiq Khan dari Partai Buruh Terpilih Kembali Jadi Walikota London

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:22

Studi Privat Dua Hari di Taipei, Perdalam Teknologi Kecantikan Terbaru

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:14

Kekuasaan Terlalu Besar Cenderung Disalahgunakan

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:09

Demi Demokrasi Sehat, PKS Jangan Gabung Prabowo-Gibran

Minggu, 05 Mei 2024 | 09:04

Demonstran Pro-Palestina Lakukan Protes di Acara Wisuda Universitas Michigan

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:57

Presidential Club Patut Diapresiasi

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:37

PKS Tertarik Bedah Ide Prabowo Bentuk Klub Presiden

Minggu, 05 Mei 2024 | 08:11

Selengkapnya