Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim/Net

Politik

Mahfud Bilang Pemerintah Pilih Tanggal Pemilu 15 Mei 2024, Komisi II Pertanyakan Detail Skenarionya

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 05:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pilihan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional tahun 2024 ditetapkan dalam sebuah rapat internal kementerian terkait. Ini, merupakan babak lanjutan dari usulan pemerintah yang menginginkan waktu pencoblosan diundur dari 21 Februari menjadi Mei atau April.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan hasil rapat internal pemerintah terkait jadwal pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024 yang digelar Senin (27/9).

Dalam sebuah video, Mahfud menyatakan bahwa pilihan pemerintah berdasarkan hasil simulasi dari empat opsi tanggal yang dibahas di dalam rapat internal.


"Bahwa kita bersimulasi tentang empat tanggal pengumuman suara Pemilu Presiden dan legislatif 2024 yang urutannya tanggal 24 April, 15 Mei atau 8 Mei atau 6 Mei," ujar Mahfud dikutip Selasa (28/9).

Setelah dilakukan perhitungan waktu dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam rapat, Mahfud menegaskan sikap pemerintah yang memilih satu tanggal dari empat opsi tersebut.

"Pilihan pemerintah tanggal 15 Mei (pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024)," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim, justru mempertanyakan keputusan pemerintah memilih tanggal 15 Mei sebagai hari pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024.

Karena, pihaknya hingga kemarin belum menerima penjelasan yang utuh dari apa yang disampaikan pemerintah,seperti alasan, perhitungan hingga simulasi yang dimaksud Mahfud.

Pasalnya, ia berharap ada gambaran dari waktu yang ditetapkan pemerintah dan kaitannya dengan, misalnya potensi terganggunya tahapan pemilihan kepala daerah.

"Kalau coblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final pada pertengahan Agustus 2024. Jika ini yang terjadi, bersiaplah menyaksikan kekacauan tahapan Pilkada 2024," kata Lukman kepada wartawan, Senin (27/9).

"Saya belum tahu detail skenario versi pemerintah bagaimana merumuskan masalah-masalah krusial di atas," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya