Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim/Net

Politik

Mahfud Bilang Pemerintah Pilih Tanggal Pemilu 15 Mei 2024, Komisi II Pertanyakan Detail Skenarionya

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 05:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pilihan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional tahun 2024 ditetapkan dalam sebuah rapat internal kementerian terkait. Ini, merupakan babak lanjutan dari usulan pemerintah yang menginginkan waktu pencoblosan diundur dari 21 Februari menjadi Mei atau April.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan hasil rapat internal pemerintah terkait jadwal pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024 yang digelar Senin (27/9).

Dalam sebuah video, Mahfud menyatakan bahwa pilihan pemerintah berdasarkan hasil simulasi dari empat opsi tanggal yang dibahas di dalam rapat internal.


"Bahwa kita bersimulasi tentang empat tanggal pengumuman suara Pemilu Presiden dan legislatif 2024 yang urutannya tanggal 24 April, 15 Mei atau 8 Mei atau 6 Mei," ujar Mahfud dikutip Selasa (28/9).

Setelah dilakukan perhitungan waktu dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam rapat, Mahfud menegaskan sikap pemerintah yang memilih satu tanggal dari empat opsi tersebut.

"Pilihan pemerintah tanggal 15 Mei (pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024)," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim, justru mempertanyakan keputusan pemerintah memilih tanggal 15 Mei sebagai hari pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024.

Karena, pihaknya hingga kemarin belum menerima penjelasan yang utuh dari apa yang disampaikan pemerintah,seperti alasan, perhitungan hingga simulasi yang dimaksud Mahfud.

Pasalnya, ia berharap ada gambaran dari waktu yang ditetapkan pemerintah dan kaitannya dengan, misalnya potensi terganggunya tahapan pemilihan kepala daerah.

"Kalau coblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final pada pertengahan Agustus 2024. Jika ini yang terjadi, bersiaplah menyaksikan kekacauan tahapan Pilkada 2024," kata Lukman kepada wartawan, Senin (27/9).

"Saya belum tahu detail skenario versi pemerintah bagaimana merumuskan masalah-masalah krusial di atas," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya