Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim/Net

Politik

Mahfud Bilang Pemerintah Pilih Tanggal Pemilu 15 Mei 2024, Komisi II Pertanyakan Detail Skenarionya

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 05:02 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pilihan tanggal pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional tahun 2024 ditetapkan dalam sebuah rapat internal kementerian terkait. Ini, merupakan babak lanjutan dari usulan pemerintah yang menginginkan waktu pencoblosan diundur dari 21 Februari menjadi Mei atau April.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan hasil rapat internal pemerintah terkait jadwal pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024 yang digelar Senin (27/9).

Dalam sebuah video, Mahfud menyatakan bahwa pilihan pemerintah berdasarkan hasil simulasi dari empat opsi tanggal yang dibahas di dalam rapat internal.


"Bahwa kita bersimulasi tentang empat tanggal pengumuman suara Pemilu Presiden dan legislatif 2024 yang urutannya tanggal 24 April, 15 Mei atau 8 Mei atau 6 Mei," ujar Mahfud dikutip Selasa (28/9).

Setelah dilakukan perhitungan waktu dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam rapat, Mahfud menegaskan sikap pemerintah yang memilih satu tanggal dari empat opsi tersebut.

"Pilihan pemerintah tanggal 15 Mei (pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024)," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Hakim, justru mempertanyakan keputusan pemerintah memilih tanggal 15 Mei sebagai hari pencoblosan Pemilu Serentak Nasional 2024.

Karena, pihaknya hingga kemarin belum menerima penjelasan yang utuh dari apa yang disampaikan pemerintah,seperti alasan, perhitungan hingga simulasi yang dimaksud Mahfud.

Pasalnya, ia berharap ada gambaran dari waktu yang ditetapkan pemerintah dan kaitannya dengan, misalnya potensi terganggunya tahapan pemilihan kepala daerah.

"Kalau coblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final pada pertengahan Agustus 2024. Jika ini yang terjadi, bersiaplah menyaksikan kekacauan tahapan Pilkada 2024," kata Lukman kepada wartawan, Senin (27/9).

"Saya belum tahu detail skenario versi pemerintah bagaimana merumuskan masalah-masalah krusial di atas," tandasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

UPDATE

Gudang yang Terbakar di Cikarang Milik PT Emudah Fulfillmen, Penyedia Jasa Logistik E-Commerce

Sabtu, 26 September 2026 | 16:18

Mahkamah Agung Diminta Periksa Dugaan Kejanggalan Perkara Harta Bersama

Sabtu, 26 September 2026 | 15:28

SBY: Guruh Soekarnoputra Telah Melakukan Banyak Hal untuk Negeri Ini

Sabtu, 26 September 2026 | 15:03

Dulu Dipandang Sebelah Mata, Kini Dunia Barat Mulai Melirik Halal Indonesia

Sabtu, 26 September 2026 | 14:50

Sinyal Damai AS-Iran Bikin Harga Minyak Terpukul

Sabtu, 26 September 2026 | 14:26

Surya Paloh Kenang Guruh sebagai Budayawan dan Seniman

Sabtu, 26 September 2026 | 14:05

Palet Plastik dan Barang Marketplace Ludes dalam Kebakaran di Cikarang

Sabtu, 26 September 2026 | 13:50

Bitcoin Turun Tipis di Bawah 84.000 Dolar AS

Sabtu, 26 September 2026 | 13:33

Surya Paloh Ungkap Alasan Guruh Soekarnoputra Pilih Fokus ke Seni Ketimbang Pimpin PDI

Sabtu, 26 September 2026 | 13:10

Kapolri Pimpin Kenaikan Pangkat 50 Pati dan 4 PNS Polri

Sabtu, 26 September 2026 | 12:35

Selengkapnya