Berita

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, saat mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, 27 September/Repro

Politik

Zulhas Singgung Soal Pancasila dan Kedaulatan Pangan di NTT

SELASA, 28 SEPTEMBER 2021 | 00:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dua masalah kebangsaan yang terkait langsung dengan hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia disinggung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, saat mengunjungi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (27/9).

Di sela-sela agenda menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI), sosok yang kerap disapa Zulhas ini menyinggung soal Pancasila dan juga kedaulatan pangan.

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan, Pancasila merupakan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang harus terus dijaga, yang salah satunya dapat terlihat dalam bentuk persatuan. Sehingga ia berharap tidak ada upaya membentur-benturkan antar kelompok.


"Jangan pecah belah dua terus, saling serang, saling salahkan. Prinsip kebangsaan kita adalah persatuan, kebersamaan, gotong royong. Jangan ada merasa yang paling Pancasila, sedikit-sedikit radikal-radikul, itu tidak produktif. Ini saatnya bersatu dan bergotong royong," ujar Zulhas dalam sambutan di acara pelantikan IARMI NTB, Senin (27/9).

Dalam acara yang turut dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah ini, Zulhas menyatakan tujuan dari pengamalan Pancasila, salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sebagai contoh, Zulhas menyebut masyarakat NTB selama di pimpin Zulkieflimansyah semakin maju. Maka dari itu, dirinya mengingatkan agar NTB terus meningkatkan kualitas SDM.

"Kuncinya untuk makmur dan maju adalah meningkatkan kualitas SDM. Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia, karena banyak daerah dianugerahi tanah yang subur, tertinggal gara-gara tidak serius membangun SDM." tuturnya.

Khusus soal kedaulatan pangan, Zulhas melihatnya sebagai persoalan bangsa yang harus dituntaskan bersama-sama, baik masalah pertanian secara umum maupun soal kedaulatan pangan.

Salah satu masalah pertanian yang dia sebutkan adalah soal indeks gini lahan petani yang sangat timpang, sehingga menjadikan petani hanya sebagai buruh saja.

"Kesejahteraannya (petani) lemah. Produk pertanian kita juga tidak berkembang. Negara masih tergantung pada impor. Kalau kita bersatu, ini yang harus kita mulai bahas dan selesaikan bersama-sama," Pungkasnya.

Selama di NTB Zulhas diagendakan menghadiri beberapa acara. Termasuk pelantikan pengurus DPW PAN NTB, kunjungan kepada petani dan pengrajin UMKM, serta pertemuan dengan para kader PAN se-NTB.

Zulhas diagendakan berada di NTB hingga Selasa (28/9).

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya