Berita

Hasil temuan survei Indikator terkait kepercayaan publik pada institusi negara/Repro

Politik

Tiga Matra Kompak Tangani Covid-19, Wajar Publik Lebih Percaya TNI Ketimbang Presiden

SENIN, 27 SEPTEMBER 2021 | 16:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Data Survei Indikator Politik Indonesia menemukan 90 persen publik lebih percaya pada institus TNI, dan hanya 7 persen yang tidak percaya. Temuan survei itu pun melampui lembaga presiden yangsaat ini dijabat oleh Joko Widodo.

Artinya, publik lebih mempercayai TNI ketimbang Istana.

Moncernya kepercayaan publik pada TNI lantaran performa TNI saat ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apalagi di tengah situasi pandemi virus corona baru (Covid-19) seperti saat ini.


Menurut anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan sepakat bahwa performa TNI saat ini jauh lebih baik, terutama dalam hal penanganan pandemi Covid-19.
Dalam institusi TNI ada tiga matra yang memiliki pucuk pimpinan tertingi, yakni TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Masing-masing matra dipimpin KSAL, dan KSAD dan KSAU.

“Saya lebih sepakat kalau disebut lembaga TNI yang makin maju. Hal ini dikarenakan kekompakkan tiga matra TNI, terutama dalam tugas penanganan Satgas Covid-19,” kata Farhan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/9).

Disinggung mengenai kinerja istana jauh dibandingkan kepercayaan publik terhadap TNI, Farhan menjawabnya diplomatis.

“Silahkan tanya sama yang survei, DPR RI juga jeblok,” tutupnya.

Temuan Survei Indikator Politik Indonesia, 90 persen masyarakat cukup percaya pada TNI, hanya 7 persen yang tidak dipercaya.

Presiden Jokowi menjadi urutan kedua. Hasilnya hanya 82 persen yang menyatakan percaya pada lembaga kepela pemerintahan itu. Sebanyak 15 persen menyatakan tidak percaya pada lembaga Presiden.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam medio 17 sampai 21 September 2021.

Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya